Balikpapan, infosatu.co – Ketua Pansus Aset DPRD Balikpapan H Haris mengatakan dalam rapkat dengar pendapat (RDP) bersama pihak pengembang Sinar Mas sudah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset tanggung jawab pengelola dari pengembang kepada pemerintah daerah.
“Di Balikpapan Permai dan dari perumahan dan permukiman di Balikpapan Baru itu sudah diserahkan semua,” jelasnya kepada infosatu.co, Senin (1/11/2021) kemarin.
Selanjutnya, pertanyaan dari Pansus apakah pada saat penyerahan sudah menyerahkan semua surat-surat berbentuk sertifikat. Kalau dari BPKAD sudah ada pencatatan untuk sertifikat Balikpapan Permai dan Balikpapan Baru.
“Namun ada sebagian yang belum menyerahkan, tetap kita menunggu itu saja. Nantinya kita melihat sertifikat yang sudah diserahkan apakah sudah sesuai atau tidak yang diserahkan. Kalau kewajibannya dia artinya sesuai dengan aturannya 60 – 40,” urai Haris.
Kemudian untuk yang di Balikpapan Permai itu bentuknya ada jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), ruang terbuka hijau (RTH) hingga juga Bendali yang ada di Balikpapan Baru.
Untuk sembilan Bendali di Balikpapan Baru yang sudah dibuat satu sertifikatnya dengan satunya itu berbentuk lahan kosong seluas 1,4 hektare.
“Tapi pertanyaan kami itu kan cuma lahan, mereka wajib membuat bozem,” tegasnya.
Haris juga menambahkan saat kemarin waktu rapat pertama kali, mereka mengatakan sudah menyerahkan namun ternyata suratnya belum diserahkan.
“Kita tekankan tadi kepada BPKAD dan Dinas Perkim. Pada waktu menyerahkan sertakan surat-suratnya semua. Jangan sampai ada di dinas ini dan itu,” bebernya.
Untuk itu surat-suratnya hendaknya diserahkan ke BPKAD jadi bukan hanya dicatat jadi harus ada pembuktiannya sertifikat.
“Kalau dia mengubah site plan satu ke kedua, ya harus ada pembuktiannya. Apabila dia mengurangi 4.000 meter ya harus digantikan juga 4.000 meter,” tutupnya. (editor: irfan)
