Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyelesaikan rangkaian kunjungan lapangannya pada Jumat, 18 April 2025, dengan meninjau lokasi terakhir di Kampung Tenun, Samarinda Seberang.
Ini menjadi titik kelima yang dikunjungi dalam sehari, setelah sebelumnya meninjau Perumahan Denpom, Sirkuit Kalan, dua calon lokasi Sekolah Rakyat di Palaran dan eks Terminal Sungai Kunjang, serta lahan rencana pembangunan insinerator di kawasan Brimob, Tanah Merah.
Kunjungan ke Kampung Tenun tidak hanya bertujuan untuk monitoring, tetapi juga menjadi langkah awal sosialisasi program konsolidasi tanah dan bangunan yang tengah dirancang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun memaparkan rencana transformasi kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan yang layak huni melalui pendekatan partisipatif masyarakat.
Andi Harun menegaskan bahwa program tersebut menyasar perubahan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun sosial.
Pemkot Samarinda tidak hanya akan memperbaiki hunian, tetapi juga menata kawasan secara menyeluruh agar menjadi lingkungan yang sehat, tertata, dan permanen.
“Lingkungannya akan berubah total. Rumah dibongkar dan dibangun kembali secara permanen, semua seragam dengan tipe yang sama. Jalannya dilebarkan, kabel yang menjuntai akan ditata. Kita ingin satu lingkungan sehat, ada tempat bermain anak, ada fasilitas air bersih. Pemerintah yang bangun semuanya,” jelasnya di hadapan warga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program ini berbeda dengan skema bedah rumah yang selama ini dikenal.
Bedah rumah menyasar individu atau unit per unit, sedangkan program konsolidasi tanah dan bangunan difokuskan untuk penataan satu kawasan secara kolektif dan menyeluruh.
“Kalau di kota besar yang lahannya sempit, konsolidasi ke atas dalam bentuk rusun. Tapi di sini masih ada space. Maka kita akan ubah bentuknya, jadi rumah tipe 36, semua akan sama. Jalannya diperlebar meski itu berarti ada sebagian tanah warga yang harus dikorbankan. Tapi sebagai gantinya, pemerintah yang bangun semuanya,” ujarnya.
Pemkot Samarinda juga akan menyertakan berbagai fasilitas penunjang dalam kawasan baru tersebut, seperti ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah terpadu, posyandu, rumah ibadah, serta infrastruktur umum lainnya.
Dalam implementasinya, pemerintah melibatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti arsitektur, tata ruang, teknik sipil, hingga lingkungan.
“Ini tidak bisa dikerjakan sembarangan. Ada tim lengkap yang akan menyusun desain kawasan secara komprehensif. Tapi semuanya tetap memakai pendekatan komunitas. Kita dengarkan dulu keinginan warga, baru kita rancang visualisasinya,” terang Andi Harun.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama dari program ini adalah soal penerimaan warga.
Untuk itu, ia mendorong perangkat kecamatan, kelurahan, hingga RT agar aktif berdialog dan menjelaskan program secara mendalam kepada masyarakat.
“Program ini tidak bisa dijalankan kalau tidak semua warga setuju. Makanya kita mulai dari yang kecil dulu kalau perlu, 10 sampai 20 rumah. Nanti jadi contoh. Kalau Kampung Tenun ini bisa, kita laksanakan tahun 2026,” katanya.
Dalam forum tersebut, Andi Harun juga meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan ada beban biaya yang ditanggung warga.
Ia menilai bahwa proses dialog sejak awal lebih penting agar pelaksanaan berjalan lancar dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Tapi kan ya, bersakit-sakit setahun, setahun kemudian sudah punya rumah baru, punya sertifikat, punya air, punya lingkungan yang sehat. Dan masyarakat tidak mengeluarkan uang serupiah pun. Bagus nggak program itu?” pungkasnya disambut tepuk tangan warga.
Sebagai catatan, program konsolidasi tanah dan bangunan merupakan salah satu langkah strategis dalam penataan kawasan kumuh di Samarinda.
Mengacu pada data BPS tahun 2023, lebih dari 180 hektare wilayah di kota ini masih tergolong kawasan kumuh ringan hingga sedang.
Inisiatif ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan permukiman, lingkungan, dan ketimpangan infrastruktur dasar di perkotaan.
