Samarinda, infosatu.co – Kasus gangguan pada kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua dan empat, belakangan ini menjadi kendala yang amat dirasakan warga Samarinda.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera membentuk tim investigasi independen demi menelusuri akar permasalahan secara menyeluruh.
Tim tersebut diusulkan beranggotakan para profesional, akademisi, LSM, hingga aparat penegak hukum (APH), dan bertugas menginvestigasi berbagai aspek penting mulai dari kualitas bahan bakar (BBM), kondisi fisik bunker penampungan di SPBU, hingga komponen kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan secara massal.
“Saya minta pemkot bentuk Tim Investigasi Independen yang terdiri dari para profesional, akademisi, LSM, hingga APH. Lakukan investigasi secara menyeluruh, baik dari komponen BBM, fisik bunker penampungan SPBU, hingga kendaraan bermotor yang mengalami masalah dan komponen lain yang dianggap berhubungan,” tegas Abdul Rohim, Rabu 9 April 2025.
Ia menambahkan bahwa langkah ini sangat penting agar tidak terjadi spekulasi liar di masyarakat.
“Ini penting untuk menemukan fakta sebenarnya penyebab terjadinya masalah pada banyak kendaraan bermotor di tengah kesimpangsiuran informasi yang beredar. Masyarakat sudah cukup resah dan mengalami kerugian, jangan dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Selain itu, keresahan publik harus dijawab dengan tindakan yang tegas dan terbuka. Ia juga mendorong pemkot untuk tidak hanya fokus pada audit internal, tetapi juga memperluas pengawasan ke proyek-proyek yang berkaitan dengan tata kelola lalu lintas dan infrastruktur.
Beberapa ruas jalan utama di Samarinda seperti Jalan Gajah Mada dan kawasan Teluk Lerong telah mengalami kemacetan panjang dalam beberapa pekan terakhir, mengakibatkan keterlambatan aktivitas warga dan potensi kerugian ekonomi.
Kondisi ini memantik spekulasi tentang kemungkinan keterkaitan dengan kualitas bahan bakar yang dipasok ke SPBU.
Dengan dorongan pembentukan tim investigasi ini, diharapkan muncul solusi nyata yang bisa diterima publik dan mengembalikan kelancaran aktivitas transportasi di Samarinda
