Jakarta, infosatu.co -Aksi demontrasi mahasiswa meluap pada Senin, 17 Februari 2025, dengan tajuk Indonesia Gelap, mereka meluapkan ekspresi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah.
Aksi mahasiswa digelar di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia termasuk di Kaltim, dan memicu spekulasi bahwa program Pemerintah Presiden Prabowo menimbulkan kemarahan dan penolakan oleh para mahasiswa.
Salah satu protes mahasiswa adalah kebijakan presiden soal efisiensi anggaran, mereka khawatir beasiswa akan berhenti, kenaikan UKT dan tukin dosen tidak di bayarkan.
Aktivis reformasi 98 dari ITB, Khalid Zabidi mengatakan mahasiswa mesti obyektif dan rasional, perlu memahami pemerintahan Presiden Prabowo baru 100 hari lebih,dan tentunya perlu waktu untuk melakukan evaluasi.
“Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah banyak melakukan kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara, untuk menjalankan program terbaik buat rakyat,” ungkap Khalid, Selasa, 18 Februari 2025.
Kemarahan para mahasiswa ini bisa jadi karena gagalnya komunikasi dan publikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga terjadi kesalahpahaman di level masyarakat.
“Bisa jadi, kemarahan mahasiswa ini karena kegagalan komunikasi pemerintah kepada publik, sehingga masyarakat tidak mendapatkan substansi dan manfaat dari program Pemerintah Prabowo,” tegas Khalid Zabidi.
Sementara, Fauzan Irvan mantan aktivis BEM SI mengatakan sebenarnya sudah di jawab oleh pemerintah, saat Menkeu dan DPR memberikan konperensi pers belum.lama ini.
“Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen” ujar Fauzan.
Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah harus memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa.
“Saya berharap tukin dosen segera di bayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram,” minta Fauzan Irvan.
Mahasiswa harus tetap kritis menjadi radar rakyat dalam menangkap ketidakberesan di Indonesia namun tetap harus mendukung program pemerintah apabila memang program itu bagus dan sudah di koreksi.
“Mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa namun di sisi lain apabila program pemerintah bagus dan kekeliruan sudah dikoreksi mesti di dukung juga, ” ucap Fauzan Irvan.
