Samarinda, infosatu.co – Layanan pendidikan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) belum merata. Hal ini ditandai dengan distribusi guru dan kondisi sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang belum banyak mengalami perbaikan signifikan.
Kritik ini diungkapkan para juru bicara delapan fraksi di DPRD Kaltim saat penyampaian Pandangan Umum Nota Penjelasan RPJPD Kaltim 2025-2045 dalam rapat paripurna yang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Rapat paripurna itu berlangsung di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Pada Rabu (19/6/2024), agenda pembahasannya adalah tanggapan kepala daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota keuangan dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 yang digelar pada 3 Juni 2024.
Pandangan Umum Nota Penjelasan RPJPD Kaltim 2025-2045 disampaikan oleh delapan fraksi di DPRD Kaltim, masing-masing melalui juru bicara fraksi.
“Nota penjelasan RPJPD 2025-2045 ini untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan,” ujar Hasanuddin.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Salehuddin mengatakan bahwa pemerataan distribusi guru merupakan salah satu permasalahan dalam bidang pendidikan di Kaltim. Permasalahan lainnya tentang kondisi kesejahteraan guru ASN dan no-ASN yang masih perlu mendapatkan perhatian.
Selain itu, Salehuddin yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini juga menjelaskan beberapa hal lain dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar. Hal ini mencakup laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perubahan tahun 2023.
“Ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran, perubahan operasional, neraca, dan laporan arus kas,” ujarnya.
Salehuddin meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menjelaskan langkah-langkah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Juga, peran Benua Etam sebagai penggerak super hub ekonomi dan pemerintahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengapresiasi tanggapan dari delapan fraksi DPRD terhadap perencanaan RPJPD Pemprov Kaltim 2025-2045. Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Sri menegaskan bahwa pembangunan IKN harus membawa dampak positif bagi Kaltim.
“Dengan pembangunan IKN, SDM Kaltim harus mampu berkolaborasi dan bersaing dengan berbagai wilayah,” ujar Sri Wahyuni.
Menurut Sri, kemampuan SDM Kaltim saat ini ditopang oleh sektor usaha yang tidak terbarukan.
“Dengan hadirnya IKN, pemerintah menginginkan penduduk Kaltim berperan aktif dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi,” terang Sri.
Selain itu, Sri menargetkan pembangunan desa mandiri mencapai 52 persen pada tahun 2045, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
