Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya pengawasan anggaran yang ketat dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Penegasan itu ia sampaikan dalam acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar di Gedung Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin, 30 Juni 2025.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, Edy Suharto resmi dilantik menggantikan Felix Joni Darjoko sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim.
Serah terima ini menandai pergantian tongkat estafet kepemimpinan lembaga auditor internal pemerintah di daerah yang memiliki posisi strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Di hadapan pejabat struktural BPKP pusat, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta para perwakilan pengawas internal dari kabupaten dan kota se-Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud mengingatkan bahwa peran BPKP bukan sekadar fungsi audit administratif, melainkan mitra strategis yang menyatu dalam upaya pembangunan.
“Tujuan utama adalah memastikan bahwa anggaran tepat sasaran, tepat guna, transparan, dan akuntabel,” tegas Rudy, sembari menyoroti pentingnya pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan anggaran.
Gubernur juga menekankan bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan BPKP harus mampu memberikan nilai tambah dalam bentuk pembinaan berkelanjutan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BPD).
Menurutnya, sinergi antara auditor internal dan eksekutif daerah mesti diperkuat guna menciptakan ruang fiskal yang sehat dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita ingin pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik kewenangan maupun anggaran. BPKP harus jadi mitra sejati dalam pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Rudy Mas’ud pun secara terbuka menargetkan percepatan realisasi belanja minimal 20 persen dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
Untuk itu, ia meminta pengawasan yang intensif dari BPKP agar pelaksanaan anggaran tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan tepat sasaran.
Serah terima jabatan ini sekaligus menjadi momentum reflektif bagi seluruh unsur pemerintahan di Kalimantan Timur.
Dalam konteks tata kelola yang semakin dituntut transparan oleh publik, keberadaan BPKP diharapkan menjadi sahabat kritis, yang tidak sekadar memberi koreksi, tetapi juga menghadirkan solusi.
“Semoga BPKP terus menjadi sahabat kritis dalam pembangunan,” ujar Rudy menutup sambutannya.
Sementara Edy Suharto menyampaikan komitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis daerah.
Ia menegaskan bahwa arah kerja BPKP, baik di pusat maupun daerah, senantiasa mengacu pada agenda prioritas nasional dan kepala daerah, tanpa mengurangi independensi fungsi pengawasan.
“Di mana pun kami ditugaskan, kami bekerja dalam arahan yang jelas. Kami mengawal program prioritas nasional Presiden, dan di daerah, kami juga mendukung program strategis Gubernur,” ucap Edy.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai salah satu indikator keberhasilan tata kelola.
Penegakan kepatuhan terhadap regulasi disebutnya sebagai fondasi untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.
“Kesadaran dari semua pejabat daerah untuk mematuhi peraturan sangat penting. Jika itu dilakukan, pelaksanaan program bisa berjalan efisien dan efektif, dan keamanan aset daerah pun terjamin,” ungkapnya.
Pelantikan Edy Suharto terjadi di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Hingga akhir Juni 2025, rata-rata realisasi belanja pemerintah daerah di Kalimantan Timur masih berada di bawah 50 persen.
Fenomena ini menjadi sorotan karena dianggap menghambat akselerasi pembangunan, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
