Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Iswandi, mengomentari rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda.
Iswandi menilai rencana penerapan yang digagas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda tersebut, memiliki potensi pendapatan yang cukup besar bagi daerah.
Namun, Iswandi menegaskan kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
“Kalau kita bicara hitungan kasar, parkir berlangganan ini bisa saja sampai ratusan miliar. Itu pun belum termasuk parkir menginap,” katanya.
“Jadi secara ekonomi di atas kertas memang angkanya besar, kalau semua kendaraan bermotor di Samarinda itu ikut berlangganan,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perhitungan tersebut tidak serta-merta bisa dijadikan patokan keberhasilan, karena implementasi di lapangan tidak sesederhana teori.
“Tapi kan tidak semudah itu pelaksanaannya. Kita lihat dulu, apalagi rencananya akan diuji coba melalui Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.
“Sampai saat ini kami juga belum melihat paparan resmi pemkot secara detail, sehingga masih menunggu penjelasan lebih lanjut, termasuk mekanisme yang akan diterapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mencermati lebih jauh rencana tersebut setelah mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah.
Terkait besaran tarif parkir berlangganan, yakni Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta untuk mobil, Iswandi menilai perlu ada pertimbangan matang di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kalau kita melihat dari angka, kondisi ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Sebagian besar masyarakat mengatakan itu agak berat. Memang ini relatif ya, tapi tetap harus jadi perhatian,” katanya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus memberikan nilai tambah yang jelas agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Cuma tentunya dengan kita mengeluarkan dana segitu, nilai tambah apa yang didapat itu harus seimbang juga. Jangan hanya menuntut masyarakat bayar parkir,” katanya.
“Tapi tidak ada manfaat yang dirasakan. Kalau seimbang saja, saya rasa masyarakat tidak akan masalah,” tegasnya.
DPRD Samarinda, Iswandi menyebut, akan terus mencermati kesiapan sistem serta dampak kebijakan tersebut sebelum program benar-benar diterapkan.
