Bontang, Infosatu.co – Rencana pengelolaan Pulau Beras Basah oleh pihak ketiga mendapat perhatian DPRD Kota Bontang. Legislator mengingatkan agar pengembangan destinasi wisata unggulan tersebut tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak berubah menjadi kawasan wisata yang sulit dijangkau warga.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Winardi menilai peningkatan fasilitas dan penataan kawasan wisata memang diperlukan untuk mendukung sektor pariwisata daerah. Namun, konsep pengelolaannya diminta tetap mempertahankan akses publik yang terjangkau bagi semua kalangan.
“Jangan sampai pengelolaan ini hanya berorientasi profit dan akhirnya meminggirkan masyarakat kecil. Pulau Beras Basah harus tetap menjadi tempat wisata yang bisa diakses semua kalangan,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.
Menurutnya, Pulau Beras Basah selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi favorit masyarakat karena terbuka bagi siapa saja.
Karena itu, perubahan sistem pengelolaan tidak boleh menghilangkan identitas kawasan tersebut sebagai wisata rakyat.
Selain keterjangkauan biaya, DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga kenyamanan dan kelestarian kawasan wisata agar tetap tertata tanpa mengurangi daya tarik alam yang dimiliki Pulau Beras Basah.
Winardi menambahkan, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan pihak ketiga yang akan mengelola kawasan tersebut. Ia menilai proses pemilihan pengelola perlu dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh.
Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata memang penting untuk mendukung pendapatan daerah, namun jangan sampai masyarakat justru merasa tersisih dari ruang wisata yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
“Pariwisata memang harus berkembang, tetapi jangan sampai masyarakat justru merasa tersisih dari tempat wisatanya sendiri,” pungkasnya. (Adv)
