Bontang, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dibayarkan penuh pada tahun anggaran 2027.
Kepastian itu disampaikan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait ketentuan batas belanja pegawai.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan alokasi belanja pegawai tahun depan tetap dipertahankan sebesar Rp690 miliar, sama seperti tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil usai Pemkot Bontang melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Aturannya memang maksimal 30 persen, tetapi setelah konsultasi, belanja pegawai 2027 masih tetap seperti tahun ini. Jadi tidak ada pemotongan TPP,” ujar Neni beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, pemerintah daerah sempat mempertimbangkan penyesuaian TPP karena proyeksi APBD Bontang tahun 2027 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun.
Kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai diprediksi mencapai 36 persen dari total APBD atau melebihi batas maksimal yang diatur dalam regulasi.
Namun, hasil konsultasi dengan pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi fiskal masing-masing.
Neni menjelaskan tingginya rasio belanja pegawai bukan disebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah daerah, melainkan karena berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada mengecilnya struktur APBD.
“Kami sampaikan bahwa ini bukan kesalahan daerah. Salah satu kendala kami karena dana transfer dari pusat berkurang,” katanya.
Persoalan tersebut juga dibahas dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam forum itu, sejumlah daerah mengusulkan adanya fleksibilitas penerapan batas belanja pegawai bagi wilayah yang mengalami tekanan fiskal.
Menurut Neni, keberlanjutan pembayaran TPP penting dipertahankan karena turut berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di daerah.
“Kasihan ASN. Kalau dikorbankan TPP pasti ekonomi merosot. Kami kasih masukan juga objektif, dengan kondisi riil,” ujarnya.
Meski telah memperoleh sinyal relaksasi hingga kisaran 36 persen, Pemkot Bontang tetap akan menyurati Kementerian Keuangan guna memastikan mekanisme dispensasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
“Yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan, program prioritas tetap aman, dan hak ASN juga tetap bisa dipenuhi,” pungkasnya. (Adv)
