Samarinda, Infosatu.co – Penyusunan anggaran nol rupiah pada salah satu bidang strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda dalam APBD 2026 menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Samarinda.
Kebijakan efisiensi anggaran tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meraih predikat Kota Layak Anak (KLA).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronie Pasie menilai penghapusan anggaran operasional di bidang tersebut tidak sejalan dengan target Pemkot Samarinda yang tengah mengejar predikat KLA untuk periode 2026–2029.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal.
Novan mengatakan, tidak adanya alokasi anggaran membuat ruang gerak DP2PA menjadi terbatas, terutama dalam menjalankan pengawasan dan pemantauan ke wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan terhadap pemenuhan hak anak.
“Kami menyayangkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kita ingin mengejar predikat Kota Layak Anak, tetapi anggaran di bidang tertentu yang justru berkaitan langsung dengan program tersebut malah dibuat nol. Kebijakan ini tentu tidak sejalan. Kami meminta pemerintah kota ke depannya lebih tepat dan bijak dalam melakukan porsi penempatan anggaran di setiap OPD,” ujarnya, Selasa 7 Juli 2026.
Tambahnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tetap mempertimbangkan keberlangsungan program prioritas.
Ia menilai penghapusan anggaran secara total justru berpotensi menurunkan produktivitas perangkat daerah karena pegawai tetap menjalankan tugas administratif, tetapi tidak memiliki dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan di lapangan.
Ia menegaskan DPRD tidak meminta penambahan anggaran dalam jumlah besar. Namun, setidaknya perlu tersedia anggaran operasional dasar agar program tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Kami tidak meminta alokasi dana yang besar, setidaknya diberikan stimulus puluhan juta rupiah agar program tetap berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan mendasar. Jangan sampai dinolkan sama sekali. Seluruh hasil pemanggilan mitra kerja ini akan kami rangkum dan serahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk disinkronkan kembali dengan usulan anggaran dari pemerintah kota,” pungkas Novan.
