Kota Pasuruan, infosatu.co – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan Jawa Timur (Jatim), Vita Suci Rahayu, mengikuti kegiatan Penyampaian Lapiran Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada 14–16 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari konsolidasi kelembagaan pasca tahapan Pemilu dan Pilkada sekaligus persiapan strategis menuju Pemilu 2029.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor B-488/PR.04.01/K1/10/2025 dan pedoman resmi penguatan kelembagaan pengawas Pemilu.
Dalam forum ini, jajaran pimpinan Bawaslu daerah memperoleh arahan langsung dari Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja terkait arah kebijakan nasional pengawasan Pemilu ke depan.
Dalam arahannya, Rahmat Bagja menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu tidak lagi dapat bertumpu pada pendekatan administratif semata.
Melainkan harus dibarengi dengan penguatan kepemimpinan yang manajerial, berperspektif sosial-kultural, serta mampu membangun kepercayaan publik.
Pengawas Pemilu, menurutnya, dituntut adaptif terhadap kompleksitas tantangan Pemilu yang semakin meningkat, termasuk dalam menghadapi pelanggaran berbasis digital.
Selain itu, Bawaslu RI juga menekankan pentingnya penataan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekretariat, khususnya Aparatur Sipil Negara (PNS).
Tujuannya guna mempercepat proses pembentukan Satuan Kerja (Satker) mandiri bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hingga kini masih bergantung pada provinsi atau pusat.
Aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran turut menjadi perhatian, mengingat masih ditemukannya permasalahan keterbatasan anggaran yang kerap bersumber dari lemahnya perencanaan dan pemahaman mekanisme revisi anggaran.
Isu strategis lainnya yang mengemuka adalah dorongan kuat terhadap digitalisasi pengawasan pemilu berbasis data.
Bawaslu RI mengarahkan agar pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis analisis data yang mampu memetakan tren pelanggaran, wilayah rawan, serta aktor pelanggaran sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pencegahan dini.
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti kebijakan nasional dalam konteks lokal.
Menurutnya, penguatan kelembagaan harus diwujudkan melalui langkah nyata yang terukur dan berdampak langsung pada kualitas pengawasan.
“Bawaslu Kota Pasuruan siap mendukung arah kebijakan nasional dengan memperkuat literasi demokrasi, mengembangkan digitalisasi hasil pengawasan, serta melakukan analisis data pengawasan untuk memetakan potensi pelanggaran dan mengevaluasi kinerja pengawasan secara objektif,” ujar Vita, Selasa 16 Desember 2025.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi akan menjadi prioritas strategis, sejalan dengan mandat historis Bawaslu sebagai lembaga yang lahir dari tuntutan publik atas pemilu yang jujur dan adil.
Menurutnya, penguatan pengawasan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pasuruan berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalitas SDM, serta menjaga integritas dan independensi lembaga sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi nasional menuju Pemilu 2029 yang lebih berkualitas.
