Bontang, infosatu.co – Komisi B DPRD Kota Bontang menilai pola realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini cenderung menumpuk di akhir tahun berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam mengatakan keterlambatan pencairan anggaran membuat aktivitas ekonomi daerah tidak bergerak secara stabil sepanjang tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM kehilangan momentum usaha karena belanja pemerintah baru berjalan ketika memasuki semester akhir.
“Dalam skema yang kami inginkan, APBD itu diatur dari bulan 1 sampai bulan 12, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya yang baru mengucur di bulan 10 saat proyek-proyek mulai berjalan,” ujarnya kepada awak media, Rabu, 13 Mei 2026.
Rustam menjelaskan pola pelaksanaan proyek pemerintah yang dimulai terlalu lambat turut mempengaruhi daya beli masyarakat dan perputaran uang di daerah.
Ia mencontohkan proses tender yang kerap baru berjalan pada April, sementara pekerjaan fisik dimulai pertengahan tahun dan pencairan anggaran baru dilakukan menjelang akhir tahun.
“Akibatnya UMKM ada yang macet di tengah jalan. Kami ingin uang APBD itu bisa berputar dari Januari sampai Desember,” katanya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, APBD seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen administrasi anggaran, tetapi juga alat untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menyusun pola pengelolaan anggaran yang lebih merata agar manfaat belanja daerah dapat dirasakan sejak awal tahun.
Rustam menyebut langkah tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar anggaran daerah mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
“APBD itu harus diatur skemanya supaya multiplier effect-nya bisa dinikmati masyarakat, khususnya UMKM kita,” tegasnya.
Selain menyoroti pola realisasi anggaran, Komisi B DPRD Bontang juga menilai capaian serapan APBD saat ini masih belum maksimal.
Meski demikian, Rustam menegaskan ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari tingginya persentase serapan anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Ia pun menyinggung kondisi ekonomi warga yang dinilai masih cukup berat di tengah kenaikan kebutuhan hidup dan stagnasi pendapatan masyarakat.
“Gaji tidak naik, BBM tinggi, sementara kebutuhan juga meningkat. Ini yang harus dipikirkan bersama, bagaimana APBD bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
