Samarinda, Infosatu.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi satu dari tiga daerah yang ditetapkan Bawaslu RI sebagai lokus pembinaan nasional.
Status tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi tata kelola kelembagaan, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bawaslu Kaltim.
Anggota Bawaslu Kaltim Danny Bunga mengatakan penetapan tersebut merupakan bentuk kepercayaan dari Bawaslu RI yang harus dijawab dengan pembenahan organisasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, seluruh jajaran dituntut semakin tertib, terstruktur, dan profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Bawaslu Kaltim menjadi satu dari tiga provinsi yang ditetapkan Bawaslu RI sebagai lokus pembinaan bersama Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk terus berbenah,” ujarnya, Sabtu, 18 Juli 2026.
Ia menegaskan, pembenahan tidak boleh berhenti pada aspek administratif atau sekadar memenuhi indikator penilaian.
Yang terpenting, kata Danny adalah menghadirkan peningkatan nyata pada kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, serta budaya kerja yang berintegritas.
Menurutnya, Bawaslu Kaltim juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan berbagai inovasi yang telah dijalankan.
Padahal, sejumlah program pelayanan publik telah terlaksana, mulai dari kerja sama dengan perguruan tinggi, penerimaan kunjungan mahasiswa, hingga pemanfaatan kantor Bawaslu sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat pada akhir pekan.
“Selama ini banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, tetapi belum terdokumentasi dan dipublikasikan secara maksimal. Padahal itu menjadi bagian dari akuntabilitas sekaligus bukti kinerja lembaga,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pegawai membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Danny juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komunikasi antardivisi agar seluruh program dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, penguatan administrasi, pelayanan publik, pengelolaan organisasi, hingga dokumentasi yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional.
Di tengah pola kerja yang semakin fleksibel di era digital, ia mengingatkan bahwa profesionalisme tetap menjadi tolok ukur utama.
Fleksibilitas bekerja, katanya, harus diimbangi dengan disiplin, tanggung jawab, komunikasi yang baik dengan pimpinan, pelaporan pekerjaan yang tertib, serta penyelesaian tugas secara profesional.
“Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kinerja agar mampu memberikan pelayanan terbaik serta memperkuat tata kelola organisasi,” tutupnya.
