Samarinda, Infosatu.co – Layanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal meski pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kondisi anggaran, persoalan administratif, hingga kenaikan harga obat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh persoalan teknis dalam pengelolaan anggaran.
“Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Apa pun kendalanya masyarakat tidak boleh dirugikan karena persoalan anggaran maupun administrasi,” tegasnya.
Menurutnya, setiap hambatan yang muncul harus segera dicarikan jalan keluar agar operasional pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada kendala dalam penganggaran atau administrasi, solusinya harus segera dicari. Jangan sampai berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah ialah belum tersedianya Standar Satuan Harga (SSH) yang sesuai. Kondisi tersebut menghambat penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Salur Tahap I di sejumlah puskesmas sehingga perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelayanan.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan.
Diketahui saat ini sekitar 95 persen masyarakat memanfaatkan layanan melalui BPJS Kesehatan. Meskipun pembayaran klaim berjalan relatif lancar, kenaikan harga sejumlah obat yang pada beberapa kasus mencapai dua kali lipat menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran kesehatan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda telah menyiapkan mekanisme penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Langkah tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran untuk kebutuhan obat-obatan sekaligus memenuhi kewajiban operasional fasilitas pelayanan kesehatan.
Neneng juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus tetap menjadi prioritas.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan juga harus dijaga. Pembayaran gaji maupun TPP merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong tata kelola anggaran kesehatan yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Samarinda.
“Kami ingin tata kelola anggaran kesehatan semakin baik, transparan, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Neneng.
