Samarinda, infosatu.co – Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani banjir, mendapatkan apresiasi dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota DPRD Kaltim dari Dapil 1 Samarinda, Jahidin, menyatakan bahwa kerja keras Pemkot, termasuk pengerjaan infrastruktur drainase hingga malam hari, mencerminkan keseriusan dalam mengatasi bencana tahunan tersebut.
“Kita harus jujur, keadaan alam di Samarinda memang rawan banjir, karena curah hujan tinggi dan posisi kota di dataran rendah,” katanya.
“Tapi kerja keras dari wali kota dan jajarannya sudah sangat terasa. Mereka bekerja siang malam, bahkan malam hari pun alat berat dan pekerja masih di lapangan,” ujar Jahidin, Senin, 2 Juni 2025.
Ia menyoroti pengerjaan proyek drainase di Jalan Ir Juanda menuju Karang Asam, tepatnya depan Universitas 17 Agustus, yang dilakukan hingga larut malam.
Hal ini dilakukan demi mengejar percepatan perbaikan dan mengurangi durasi genangan air.
“Saya melihat sendiri, malam hari proyek masih berjalan. Ini bukan sekadar simbolis, tapi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurut Jahidin, meskipun banjir masih terjadi, durasi genangan air kini sudah jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Genangan yang dulu bisa bertahan hingga empat hari, kini hanya berlangsung satu hingga dua jam sebelum surut.
Ia menyebut ini sebagai peningkatan signifikan dalam manajemen drainase kota.
Banjir besar terakhir terjadi pada 12 dan 27 Mei 2025, dengan ketinggian air 50-100 cm di beberapa titik seperti Jalan DI Panjaitan, Mugirejo, Air Hitam, P. Suryanata, Pasar Pagi, serta kawasan Sungai Karang Mumus dan Bengkuring.
Selain banjir, tercatat juga lima kasus longsor dan satu pohon tumbang.
Sejumlah sekolah di Kecamatan Palaran turut terdampak, seperti SMPN 13, SDN 05, hingga SDN 019, mengganggu proses belajar mengajar.
Jahidin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut DPRD Kaltim akan terus mengawal proyek strategis.
Seperti normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), pembangunan kolam retensi di Pampang, serta peningkatan jaringan drainase di kawasan rawan banjir.
“Kami dari DPRD tentu akan terus mengawal program-program ini agar benar-benar sampai ke rakyat. Infrastruktur dan pengendalian banjir adalah hak dasar warga,” tegasnya.
Selain aspek teknis, ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa ditopang hanya oleh pemerintah.
“Pemerintah sudah bekerja keras, kita sebagai warga juga harus ikut jaga lingkungan,” pungkas Jahidin.
