Samarinda, infosatu.co – Tekanan fiskal yang kian terasa mendorong DPRD Kota Samarinda dan DPRD Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyatukan langkah.
Dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Bontang ke Samarinda, kedua pihak menitikberatkan pada strategi peningkatan pendapatan daerah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi di tengah efisiensi anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony, mengatakan pertemuan tersebut lebih banyak diisi dengan diskusi dan pertukaran pandangan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal yang menurun memaksa semua pihak melakukan penyesuaian.
“Kita diskusi terkait APBD Bontang dan Samarinda, bagaimana menyelaraskan dengan keadaan fiskal yang menurun sekarang ini, efisiensi terjadi di mana-mana,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026
Situasi ini, lanjutnya, menuntut DPRD tidak hanya berhenti pada fungsi penganggaran di atas kertas, tetapi memastikan setiap usulan masyarakat benar-benar menembus tahap realisasi.
Fokusnya kini bergeser pada efektivitas pengawalan, bukan sekadar perencanaan.
Salah satu strategi yang mengemuka adalah penguatan fungsi reses sebagai basis utama penyerapan aspirasi. Namun, persoalan selama ini bukan pada minimnya usulan, melainkan lemahnya pengawalan hingga masuk ke dalam APBD.
“Intinya itu pengawalan. Karena selama ini kadang ada aspirasi terkait jalan, itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana cara pengawalan kita agar jalan yang rusak itu bisa diperbaiki melalui dana pokir,” tegasnya.
Romadhony menyoroti, tantangan terbesar saat ini bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi memastikan program pokok pikiran (pokir) tidak berhenti sebagai janji politik.
Dalam kondisi anggaran yang dipangkas di berbagai sektor, termasuk di internal sekretariat DPRD, ketepatan prioritas menjadi kunci.
Diskusi antara dua lembaga legislatif itu pun tidak menghasilkan adopsi program baru secara langsung.
Namun, forum tersebut mempertegas kesamaan persoalan yang dihadapi, yakni bagaimana menjaga konsistensi antara hasil reses dan realisasi anggaran.
“Semua juga mengalami pengurangan anggaran. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan pokir itu agar bisa diamankan dan dilaksanakan, tidak hanya menjadi janji ke masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, pertemuan tersebut lebih pada menyamakan cara pandang dalam menghadapi tekanan fiskal yang kian ketat, sekaligus memperkuat peran DPRD sebagai pengawal utama aspirasi publik.
“Tidak ada hal yang lebih jauh, kita lebih berdiskusi saja. Bagaimana cara kita di DPR ini bisa berkontribusi untuk pokir di Samarinda maupun di Bontang agar bisa dialokasikan dengan hasil reses secara baik,” tutupnya.
