Samarinda, Infosatu.co – Perjuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama 10 pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) ke pemerintah pusat harus diperkuat data kurang salur yang komprehensif agar memiliki posisi tawar lebih kuat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengatakan data mengenai besaran dana yang belum tersalurkan menjadi dasar penting dalam memperjuangkan hak fiskal daerah kepada pemerintah pusat.
“Harus ada data yang representatif sebagai dasar perjuangan ke pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurut Agusriansyah, kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan TKD mulai berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat berbagai program pelayanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan administrasi, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui tertundanya berbagai program daerah.
“Banyak kebutuhan publik yang akhirnya mengalami kebuntuan dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Agusriansyah menyambut langkah Gubernur Kaltim yang menggalang kesepakatan bersama seluruh kepala daerah untuk memperjuangkan TKD dan DBH ke pemerintah pusat. Menurutnya, perjuangan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama agar lebih efektif.
“Daerah tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bicara dalam kerangka Kalimantan Timur secara utuh,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun data kurang salur anggaran secara menyeluruh.
Data tersebut, katanya, akan menjadi landasan dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat.
Agusriansyah menegaskan perjuangan tersebut bukan sekadar mengejar tambahan anggaran, tetapi juga memperjuangkan keadilan fiskal bagi Kaltim sebagai salah satu daerah penyumbang penerimaan negara.
“Yang kami perjuangkan adalah keadilan fiskal sesuai kontribusi Kalimantan Timur bagi nasional,” tandasnya.
