Samarinda, Infosatu.co – Perbaikan permanen Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim), masih harus menunggu anggaran 2027. Kondisi itu mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan yang menilai pembangunan infrastruktur di daerah masih bergantung pada kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Menurut Agusriansyah, penanganan permanen Jembatan Lembak belum mendapat anggaran pada 2026. Untuk sementara, penanganan dilakukan hingga Desember 2026, sebelum pekerjaan permanen ditargetkan dimulai pada Januari 2027.
“Permanennya untuk anggaran di 2026 belum ada dari pusat,” kata Agusriansyah saat ditemui, Jumat, 18 September 2026.
Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Pemerintah Kecamatan Bengalon, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, hingga Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan jembatan tersebut.
Legislator daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur dan Berau tersebut meminta rencana pembangunan permanen pada 2027 tidak kembali terkendala persoalan anggaran. Menurutnya, kepastian alokasi menjadi penting agar penanganan yang dilakukan saat ini tidak berhenti sebatas perbaikan sementara.
“Penanganan sementara dilakukan sampai bulan Desember. Setelah itu, mudah-mudahan tidak ada hambatan, awal Januari 2027 sudah dilakukan pekerjaan yang permanen jembatan,” ujarnya.
Jembatan Lembak saat ini mengalami penurunan pada salah satu ujungnya sehingga permukaan jembatan tidak lagi sejajar dengan badan jalan. Kondisi tersebut sebelumnya dilaporkan warga telah terjadi pada Agustus 2026 lalu.
Jembatan yang dibangun pada 1985-1987 itu kini berusia sekitar empat dekade. Penurunan pada bagian ujung jembatan membuat kendaraan yang melintas harus menghadapi perubahan permukaan jalan saat masuk maupun keluar dari jembatan.
Penanganan sementara dilakukan dengan pemasangan pelat besi untuk menjaga akses kendaraan tetap terbuka sembari menunggu pekerjaan permanen.
Jembatan Lembak berada di jalur yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kutai Timur, termasuk Bengalon, Kaubun, Kaliorang, Karangan, Sangkulirang dan Sandaran. Jalur tersebut juga menjadi salah satu akses menuju Kabupaten Berau.
Selain Jembatan Lembak, penanganan dilakukan pada jalur alternatif yang menghubungkan Sepaso Selatan dan Sepaso Timur. Ruas tersebut juga perlu diperkuat karena sejumlah titik rawan banjir saat musim hujan, termasuk melalui penambahan gorong-gorong dan peninggian badan jalan.
Agusriansyah juga mengingatkan persoalan kendaraan dengan tonase berlebih yang melintas di Jembatan Lembak. Pengawasan kendaraan berat dinilai diperlukan agar kondisi jembatan tidak semakin memburuk sebelum pekerjaan permanen dilakukan.
“Yang kedua ada penanganan terhadap kendaraan yang lewat, terutama yang tonasenya berlebih, untuk menjaga agar supaya tidak tambah turun,” katanya.
Sorotan terhadap Jembatan Lembak kemudian dikaitkan Agusriansyah dengan kebijakan transfer dan penganggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Ia menilai kebutuhan infrastruktur di Kaltim perlu mendapat perhatian sebanding dengan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.
“Kita merasakan ketidakadilan. Ini zalim,” kritik politikus PKS tersebut menutup penyampaian.
