infosatu.co
POLITIK

DPRD Kaltim Minta Kasus Ponpes di Tenggarong Tak Didiamkan

Teks: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, saat diwawancarai oleh awak media. (Infosatu.co/Ratu)

Samarinda, Infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Komisi IV, Syahariah Mas’ud menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap dugaan kasus di pondok pesantren (ponpes) di wilayah Tenggarong Seberang. Ia meminta agar kasus tersebut tidak didiamkan dan harus segera ditindaklanjuti demi melindungi anak-anak.

“Kalau itu benar terjadi, tidak bisa didiamkan. Apa pun, siapa pun pelakunya harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, itu namanya pembiaran, dan ini akan terus terulang, sementara korbannya anak-anak,” tegas Syahariah saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 15 Juni 2026.

Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari media dan akan segera melakukan penelusuran lebih lanjut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk tim di internal DPRD.

“Saya baru tahu beritanya. Nanti saya akan cari tahu lebih lanjut dan menghubungi anggota saya untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Kasus yang dimaksud saat ini tengah menjadi perhatian publik dan dikawal oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA). Meski belum memberikan sikap final, Syahariah memastikan Komisi IV akan mendorong penanganan yang transparan dan berpihak pada korban.

Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan lingkungan pendidikan tetap aman bagi anak-anak.

“Yang jelas, kita harus pastikan tidak ada pembiaran. Anak-anak harus dilindungi,” katanya.

Selain menyoroti isu perlindungan anak, Syahariah juga mengungkapkan pihaknya tengah membahas sejumlah persoalan sosial lainnya di Komisi IV, termasuk ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Namun demikian, ia menekankan bahwa isu perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh tertutup oleh isu lain.

“Ini menyangkut masa depan generasi kita. Jadi harus jadi perhatian serius,” tambahnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya langkah lanjutan, termasuk rekomendasi kebijakan jika hasil penelusuran menunjukkan adanya pelanggaran.

Di akhir, Syahariah mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk turut mengawal kasus tersebut agar penanganannya berjalan maksimal.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan kasus seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.

Related posts

Mahasiswa Diminta Bantu Lakukan Tugas Pengawasan DPRD

Emmy Haryanti

PKB Kritik Kenaikan Inflasi dan Ketimpangan Layanan Dasar, 72 Desa di Kaltim Masih Belum Berlistrik

Emmy Haryanti

PKB Soroti Rendahnya Serapan APBD Kaltim 2025, Sebut SiLPA Besar Bukti Program Belum Maksimal

Emmy Haryanti