Samarinda, Infosatu.co – DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendorong pembangunan gudang sembako di wilayah pedalaman Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai upaya membantu masyarakat adat menghadapi keterbatasan akses distribusi, terutama di Long Pahangai dan sekitarnya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel usai Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim tahun 2026, Senin, 22 Juni 2026, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar.
Menurut Ekti, kondisi geografis Mahakam Ulu menjadi tantangan utama dalam distribusi logistik. Akses transportasi yang sangat bergantung pada kondisi musim menyebabkan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut seringkali melonjak.
“Mahulu itu punya dua musim yang sama-sama jadi masalah. Saat musim hujan, arus sungai sulit dilalui. Saat kemarau, air surut dan transportasi juga terhambat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa jalur distribusi dari Long Bagun menuju Long Pahangai masih menghadapi kendala, termasuk adanya tiga riam besar yang menyulitkan transportasi sungai. Sementara akses darat pun belum memadai.
“Dari Long Bagun ke Long Pahangai ada tiga riam besar. Kalau lewat darat sekitar 100 kilometer dengan kondisi jalan yang masih kurang baik,” jelasnya.
Akibat kondisi tersebut, biaya angkut barang menjadi sangat tinggi. Ekti menyebut satu kendaraan pick-up hanya mampu membawa sekitar satu ton barang dengan biaya angkut mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta.
“Ini yang membuat harga sembako di sana selalu tinggi,” katanya.
Sebagai solusi, DPRD bersama pemerintah provinsi dan Pemkab Mahulu berencana membangun gudang penyimpanan sembako di Long Pahangai. Gudang ini diharapkan menjadi titik distribusi strategis yang dapat digunakan sepanjang tahun.
“Kita rencanakan ada gudang di Long Pahangai. Jadi sembako bisa disimpan di sana, baik saat musim hujan maupun kemarau,” ungkap Ekti.
Dengan adanya gudang tersebut, distribusi logistik diharapkan menjadi lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada kondisi cuaca. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok bagi masyarakat adat di wilayah pedalaman.
Ekti menambahkan bahwa rencana pembangunan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan mendapat persetujuan.
“Sudah kita komunikasikan dengan Pemkab Mahulu dan disetujui. Rencananya dibangun tahun ini,” ujarnya.
Selain di Mahulu, pembangunan gudang serupa juga direncanakan di wilayah Kutai Barat, termasuk gudang beras yang melibatkan Bulog.
Melalui langkah ini, DPRD Kaltim berharap dapat memberikan solusi konkret terhadap persoalan distribusi logistik di daerah terpencil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
