Samarinda, Infosatu.co – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ekti Imanuel memastikan bahwa pengelolaan dana hibah untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tidak bermasalah. Hal ini disampaikannya usai rapat paripurna ke-15 DPRD Kaltim tahun 2026, Senin, 22 Juni 2026, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar.
Menurut Ekti, rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang di publik terkait dana hibah LPTQ. Ia menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Pada prinsipnya kita hanya ingin mengklarifikasi saja. Dari proses yang ada sudah terpenuhi semua. Tidak ada temuan dari BPK dan sebagainya. Jadi sebenarnya clear,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong adanya peningkatan transparansi, khususnya terkait pergeseran anggaran yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Ekti mengungkapkan, selama ini informasi terkait pergeseran anggaran justru lebih dulu diketahui oleh pihak luar dibandingkan Badan Anggaran DPRD.
“Kita minta transparansi terutama soal pergeseran anggaran. Kadang media sudah tahu duluan, sementara Banggar belakangan. Ini yang kita minta diperbaiki,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pergeseran anggaran kepada DPRD ke depan. Hal ini dinilai penting agar fungsi pengawasan legislatif dapat berjalan optimal.
Terkait kondisi fiskal daerah, Ekti menyebut bahwa potensi defisit anggaran merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, ia memastikan bahwa berbagai langkah efisiensi tetap dilakukan tanpa mengganggu sektor-sektor prioritas.
“Defisit itu hal biasa. Yang penting bagaimana kita mengelola. Sekarang semua OPD, termasuk DPRD, melakukan pengurangan pada pos-pos tertentu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa efisiensi lebih difokuskan pada pengurangan kegiatan seperti perjalanan dinas serta belanja makan dan minum. Sementara itu, program pembangunan infrastruktur tetap berjalan sebagaimana direncanakan.
“Infrastruktur tetap berjalan. Yang dikurangi itu kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prioritas,” katanya.
Selain itu, DPRD juga memastikan bahwa belanja wajib atau mandatory spending tidak mengalami perubahan signifikan. Termasuk di dalamnya adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih dipertahankan.
“TPP tetap kita jaga, karena itu menyangkut banyak pihak seperti tenaga medis, perawat, dan guru. Kalau dihilangkan, yang terdampak justru mereka,” ujar Ekti.
Dengan berbagai langkah tersebut, DPRD berharap pengelolaan anggaran di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
