Samarinda, Infosatu.co – Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi (Ilkom) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Silviana Purwanti menilai komunikasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud cenderung reaktif karena penjelasan pemerintah kerap muncul setelah kebijakan atau tindakan menuai polemik.
Pola komunikasi tersebut dinilai berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, publik tidak hanya membutuhkan penjelasan ketika persoalan mencuat, tetapi juga keterbukaan dan ruang dialog sebelum kebijakan diambil.
Silviana menyoroti sejumlah polemik yang melibatkan Gubernur Kaltim, mulai dari pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan, hingga keberangkatannya ke Singapura saat wilayah Kaltim dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, persoalan komunikasi tidak berhenti pada bagaimana pemerintah menjelaskan suatu keputusan, tetapi juga bagaimana keputusan itu diambil dan dikomunikasikan kepada masyarakat.
“Pemimpin yang partisipatif itu menjelaskan sebelum memutuskan, sedangkan yang top-down biasanya menjelaskan setelah ada protes,” ujarnya di Samarinda, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Ia juga melihat komunikasi pemerintah yang banyak mengandalkan video dan media sosial belum tentu cukup untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Meski pesan dapat tersampaikan melalui kanal digital, kehadiran langsung dan kesediaan mendengarkan warga tetap diperlukan.
Media sosial, kata Silviana, seharusnya menjadi ruang komunikasi dua arah, bukan sekadar sarana klarifikasi setelah kontroversi muncul atau untuk membangun citra.
“Publik itu butuh kehadiran, bukan hanya pernyataan,” tegasnya.
Silviana menekankan, kritik masyarakat semestinya dihadapi dengan mendengarkan terlebih dahulu, kemudian memberikan penjelasan secara terbuka. Jika memang terdapat kekeliruan, pemimpin juga perlu mengakuinya tanpa terlalu sibuk membenarkan diri.
Ia menjelaskan, jarak antara pemimpin dan masyarakat bukan semata-mata terbentuk karena kritik, melainkan ketika publik merasa kritik tersebut tidak benar-benar didengar atau justru dihindari.
Dalam situasi seperti itu, permintaan maaf saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Masyarakat perlu melihat perubahan sikap dan tindakan yang konsisten setelah polemik berlalu.
“Yang membuat jarak itu bukan kritiknya, tetapi kesan bahwa pemimpin menghindari kritik,” jelasnya.
Ia juga membedakan sikap tegas dengan sikap defensif ketika menghadapi kritik. Pemimpin yang tegas, menurut Silviana, mampu menjelaskan alasan di balik keputusan sekaligus bersedia mempertanggungjawabkannya. Sebaliknya, sikap defensif cenderung berfokus pada pembenaran diri atau memilih diam.
Konsistensi antara perkataan dan tindakan turut menentukan kepercayaan masyarakat. Bahkan, tindakan yang terlihat sederhana, termasuk sikap orang-orang di sekitar pemimpin, dapat memengaruhi cara publik menilai kepemimpinan.
Silviana pun menilai persepsi masyarakat terhadap komunikasi pemimpin dapat memengaruhi penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Ketika keputusan berulang kali dianggap tidak peka terhadap kebutuhan warga, berbagai pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah berisiko tertutup oleh kekecewaan publik.
Meski demikian, ia tidak menyimpulkan apakah Gubernur Kaltim telah bekerja maksimal atau belum sebab penilaian terhadap kinerja membutuhkan bukti dan data, sedangkan analisis yang disampaikannya berfokus pada pola komunikasi.
Terkait aksi demo di halaman Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu, 21 Oktober 2026 lalu, dirinya memandang langkah Gubernur Kaltim menemui massa dan menindak ajudannya sebagai perkembangan positif. Namun, langkah tersebut perlu diikuti perubahan yang konsisten agar tidak berhenti sebagai respons sesaat setelah polemik mencuat.
Ia menambahkan, komunikasi kepemimpinan yang ideal harus mengedepankan empati, keterbukaan, dan kesediaan hadir di tengah masyarakat. Warga yang kritis tidak serta-merta berarti membenci pemimpinnya, tetapi bisa menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, tantangan komunikasi Gubernur Kaltim bukan hanya menjelaskan keputusan ketika muncul sorotan, melainkan membangun dialog dan kepercayaan masyarakat sebelum persoalan berkembang menjadi polemik.
