Samarinda, Infosatu.co – Akses terhadap layanan pengujian dan sertifikasi bagi industri kecil dan menengah (IKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi kendala geografis. Jarak antardaerah dan belum meratanya fasilitas laboratorium menjadi persoalan yang disoroti Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Kaltim.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Ujang Rachmad mengatakan kondisi geografis Kaltim membuat proses sertifikasi dan pemenuhan standar membutuhkan dukungan yang lebih terintegrasi.
“Di Kaltim ada persoalan geografis. Ini berkaitan dengan laboratorium dan menjadi tantangan yang kami hadapi dalam konteks sertifikasi. Kami melihat pendampingan terhadap IKM dalam standardisasi perlu dilakukan secara terintegrasi,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Kesiapan Kegiatan Penilaian Kesesuaian dalam Mendukung Daya Saing Produk Nasional di Hotel Novotel, Balikpapan, Jumat, 18 September 2026.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada IKM, termasuk dalam proses sertifikasi. Namun, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota masih perlu diperkuat agar pelaku usaha lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses program pendukung standardisasi.
“Kami ingin melihat pintu kolaborasi secara konkret dan memahami program-program lainnya dalam pencapaian target,” jelasnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menyampaikan persoalan akses laboratorium juga menjadi perhatian dalam penguatan ekosistem standardisasi nasional.
Belum meratanya sebaran laboratorium dan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) membuat layanan pengujian dan sertifikasi belum mudah dijangkau industri di daerah.
“Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah belum meratanya sebaran laboratorium dan LPK, sehingga akses terhadap layanan pengujian dan sertifikasi masih menjadi tantangan bagi industri di daerah,” tuturnya.
Ia menilai standardisasi tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga perlindungan konsumen dan posisi produk Indonesia dalam persaingan pasar.
“Disiplin standardisasi nasional adalah kunci keberhasilan kita dalam menjaga kuantitas, kualitas dan perlindungan konsumen. Kalau kita tidak mampu mengontrolnya, kita bisa menjadi tempat masuknya produk yang tidak memenuhi standar,” tegasnya.
Chusnunia menyebut sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari kapasitas infrastruktur laboratorium pengujian, pengawasan produk ilegal atau tidak sesuai standar, percepatan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga kemudahan dan keterjangkauan layanan standardisasi bagi industri daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim, Heni Purwaningsih menuturkan Pemprov Kaltim mendukung sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan TKDN.
Pendampingan sertifikasi TKDN terus dilakukan, sedangkan penguatan SNI diarahkan pada pengembangan IKM yang memanfaatkan bahan baku lokal.
Heni mengungkapkan, karakteristik industri Kaltim yang masih didominasi sektor nonmanufaktur membuat sebagian produk wajib SNI yang beredar di daerah berasal dari luar Kaltim.
Kaltim sendiri memiliki laboratorium daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang dapat mendukung pengujian dan kalibrasi, termasuk bagi pelaku UMKM yang berorientasi ekspor.
“Namun, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan ruang lingkup sertifikasi, kebutuhan pemahaman pelaku usaha terhadap dampak dan manfaat SNI, serta belum optimalnya integrasi pendampingan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Heni.
Kunjungan Komisi VII DPR RI bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), PT Sucofindo dan pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari pemetaan kesiapan layanan penilaian kesesuaian untuk mendukung daya saing produk nasional.
