Samarinda, Infosatu.co – Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait isu antrean bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) telah diterima pimpinan DPRD.
Persoalan tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) dan pihak Pertamina yang ditargetkan berlangsung pekan depan.
Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan permohonan RDP dari Fraksi PKS telah diterima pihaknya. Pembahasan dengan Pertamina dan PLN akan diarahkan untuk memperoleh penjelasan mengenai pemadaman listrik dan antrean mengular yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Baru kita terima permohonan dari Fraksi PKS untuk RDP dengan PLN dan Pertamina. Banyak isu terkait pemadaman dan seterusnya,” kata Hasanuddin Mas’ud saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat, 18 September 2026.
Surat PKS tersebut sebelumnya meminta pimpinan DPRD Kaltim memprioritaskan dua persoalan yang dikeluhkan masyarakat, yakni antrean BBM dan pemadaman listrik. Fraksi PKS mengusulkan agar kedua isu itu masuk agenda Badan Musyawarah (Banmus) dan dibahas melalui RDP bersama pihak terkait.
Untuk persoalan kelistrikan, Hasanuddin mengatakan RDP akan melibatkan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kaltim secara gabungan. DPRD belum ingin menyimpulkan penyebab pemadaman sebelum memperoleh penjelasan langsung dari PLN.
“Sebetulnya saya belum membahas ya, tapi nanti kita tunggu hasil RDP dengan pihak terkait. Kalau sekarang ini nanti jawabannya terkesan mengira-ngira,” ungkap Hasanuddin Mas’ud saat ditemui di gedung DPRD Kaltim, Jumat, 18 September 2026.
Sejumlah kemungkinan, seperti persoalan pasokan energi maupun ketersediaan batu bara, menurut Hasanuddin masih sebatas dugaan. Kondisi ekonomi global, cuaca, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga disebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
“Supaya ini lebih tepat, nanti setelah RDP,” katanya lagi.
Selain pemadaman, DPRD akan meminta penjelasan mengenai gangguan pada empat pembangkit yang disebut memengaruhi kemampuan pasokan listrik pada sistem Kalimantan.
DPRD Kaltim akan menggali penyebab gangguan tersebut, termasuk kemungkinan persoalan teknis maupun kesalahan manusia.
“Kerusakan, iya, termasuk itulah kita tanyakan nanti. Itu karena apa, tekniskah, human error, atau apa,” ucapnya.
Sebelumnya, PLN UID Kaltimra menjelaskan pemadaman bergilir terjadi karena sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Kalimantan mengalami gangguan.
Empat pembangkit yang disebut mengalami gangguan yakni PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Coal di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, serta PLTMG Bangkanai.
Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID Kaltimra Muchamad Meiryandi mengatakan gangguan pada sejumlah pembangkit membuat kemampuan pasokan listrik belum optimal. PLN bersama pengelola pembangkit tengah mempercepat proses pemulihan.
Pembangkit yang sedang dalam proses pemulihan ditargetkan kembali masuk ke sistem secara bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September 2026.
Sementara untuk persoalan BBM, Fraksi PKS meminta pembahasan mencakup kuota, realisasi, stok, distribusi, kapasitas SPBU, hingga dugaan anomali transaksi. PKS sebelumnya menyebut antrean BBM di sejumlah daerah perlu ditelusuri untuk mengetahui akar persoalannya.
Fraksi PKS juga meminta persoalan pemadaman listrik dibahas berdasarkan data, mulai dari catatan pemadaman, daya mampu, beban puncak, cadangan daya, indikator keandalan, hingga data kompensasi bagi pelanggan.
Hasanuddin Mas’ud mengatakan RDP ditargetkan berlangsung pekan depan.
“Insyaallah kita laksanakan minggu depan,” tandasnya.
