Samarinda, infosatu.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menilai kinerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim tidak fokus. Terutama dalam pengembangan program ketahanan pangan yang tidak berlangsung serentak.
“Permasalahan ketahanan pangan kita itu tidak fokus, kebijakan kita hanya kecil kecil. Ibaratnya memancing ikan dengan umpan besar, pasti dapat besar. Kenapa tidak kolaborasi saja?” katanya dalam kegiatan Coffee Morning bersama awak media di Pendopo Odah Etam Jalan Gajah Mada, Selasa (27/2/2024).
Maka, Akmal menilai DPTPH harus fokus terhadap keterbatasan bahan pangan di Kaltim. Sebab, hampir 50 persen pasokan komoditas pangan berasal dari luar daerah. “Kita harus menerjemahkan kembali arti dari Kaltim berdaulat dari segi ketahanan pangan,” katanya.
Jika fokus terhadap permasalahan yang dihadapi, ia melanjutkan, program yang diambil pasti membuahkan hasil maksimal. Salah satu cara mewujudkannya dengan berkolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.
“Melakukan fokus yang impor cabe, beras, bawang merah bawang putih. Persoalan kelangkaan pangan, artinya semua harus bergerak. Ada keserentakan,” ucapnya.
Akmal menekankan pemanfaatan 85 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang memiliki ratusan penyuluh pertanian yang tersebar di Kaltim. Ia yakin bahwa BPP memiliki lahan hingga lima hektare tiap daerah, maka dipastikan angka inflasi di Kaltim akan menurun bahkan terhapuskan.
“Lakukan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti lahan reklamasi pasca tambang bisa untuk menanam komoditi yang cocok dengan lahan kritis,” tuturnya.
Akmal menggambarkan bahwa penanaman kemiri sunan paling cocok dikembangkan di lahan reklamasi tersebut.
Ke depan, komoditas yang bermanfaat untuk biodiesel itu dapat menjadi andalan bagi Kaltim dan menjadikannya sebagai daerah penyuplai.
“Kalau saya yakin. Butuh waktu tiga sampai empat tahun. Tapi fokus itu tidak,” tandasnya.
