Jakarta, Infosatu.co – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik melakukan kunjungan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Akmal Malik ditemui Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan anggota komite.
“Kita tadi sudah bertemu dan diterima langsung oleh ibu Kepala BPH Migas. Kita sudah menjelaskan persoalan fenomena antrean panjang yang bertahun-tahun terjadi hampir di seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Menurut Akmal, akar permasalahan tersebut bukan karena tentang kuota. Namun, karena distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Ternyata faktanya kuota BBM kita itu lebih dari cukup dan sampai dengan hari ini, kuota kita baru terpakai 75 persen. Artinya ini bukan di kuota, tapi persoalan pada distribusi,” jelasnya.
Akmal menjelaskan bahwa preferensi masyarakat terhadap BBM yang disubsidi menyebabkan kekosongan pada jenis BBM yang non-subsidi.
Hal ini dipicu oleh perbedaan harga yang signifikan antara keduanya dan didukung oleh kelemahan dalam sistem pengawasan.
“Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan,” ungkapnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama BPH Migas dan Komite sepakat membentuk tim bersama guna memperkuat pengawasan.
Pihaknya juga berniat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung sistem pengawasan yang lebih efektif di lapangan. Kementerian Dalam Negeri juga bakal dilibatkan.
“Kita akan memperkuat pengawasan, bahkan tadi saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting. Sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri,” imbuhnya.
Langkah selanjutnya, Kemendagri bersama KPK, BPH Migas, dan Pemprov Kaltim akan membentuk tim gabungan untuk mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran. “Ini pula yang nanti kita lakukan ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa tokoh. Mereka seperti, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Media Munadhir Mubarok, Tenaga Ahli Pj Gubernur Emeralda Ayu Kusuma, serta beberapa perwakilan dari lembaga terkait lainnya.
