Samarinda, infosatu.co – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bimtek ini dilaksanakan di Hotel Harris, Samarinda, Sabtu (24/6/2023).
Kadisperindag Kabupaten Kutai Kartanegara Arfan Boma Pratama menjelaskan bahwa bimtek ini diadakan untuk membuat para pelaku UMKM menjadi lebih akrab dengan dunia pemasaran digital.
“Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai berbagai strategi pemasaran melalui kemitraan dan retail, marketplace, perhotelan, serta jasa akomodasi,” ungkap Boma di lokasi.
Boma mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sedang menjalankan program peningkatan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan, serta memberikan fasilitas penambahan modal.
“Pelaku usaha mikro menengah diberikan kesempatan untuk mengajukan pinjaman modal melalui Kukar Kredit Idaman (KKI) dengan bunga 0 persen. KKI ini untuk mendorong pertumbuhan dan membantu pelaku usaha kecil,” terangnya.
Segala jenis usaha dapat mengajukan kredit tersebut dengan persyaratan seperti memiliki surat keterangan usaha (SKU) dan nomor induk berusaha (NIB). Jumlah nominal kredit yang dapat diajukan juga bervariasi, mulai dari Rp10 juta untuk usaha kecil seperti pedagang di pasar, hingga Rp15 juta hingga Rp25 juta untuk wirausaha dengan pendapatan yang terus meningkat.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain fotokopi KTP suami dan istri, kartu keluarga, pas foto dua lembar, buku nikah, SKU dari kelurahan, NIB, foto tempat usaha, jenis usaha, dan alamat usaha.
Bimtek ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM, dengan 28 di antaranya memproduksi makanan dan minuman, serta 2 pelaku UMKM berasal dari Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana.
UMKM yang mendaftar, kemudian Disperindag melakukan wawancara dan pengecekan langsung ke lapangan. Mereka melakukan pengecekan terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM sudah memenuhi standar kehalalan dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Setelah melalui proses verifikasi, para pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan,” terangnya.
Boma menekankan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah masalah pemasaran dan jarak yang jauh. Keterbatasan aksesibilitas ini berdampak pada biaya pengiriman yang tinggi, sehingga menghambat pengembangan bisnis mereka.
“Kami berharap adanya solusi yang memungkinkan ekspedisi lebih dekat dan mudah dijangkau oleh pelaku UMKM,” terangnya.
