Samarinda, Infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024.
“Semoga ini akan menjadi rujukan dan kita ikuti secara konsisten untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi bangsa. Semoga pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti berjalan lancar, aman dan damai,” kata Isran di Aula KPU Provinsi Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin (13/3/2023).
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto.
Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen serta pernyataan Deklarasi Pemilu Damai dari pimpinan dan perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.
Ketua DPD Partai Nasdem Kaltim itu juga meminta seluruh partai politik agar dapat mengikuti pelaksanaan pemilu serentak 2024 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menciptakan suasana aman dan kondusif.
Ia mengakui, partai politik biasanya tidak memiliki masalah dan yang ribut justru pendukugnya. Untuk itu, Isran mengimbau partai politik harus bisa mengatur dan mengontrol pendukungnya.
“Tapi kita patut bersyukur karena dalam setiap pemilu berjalan lancar dan sukses dengan kondisi aman dan damai, meskipun negara Indonesia ini jumlah pemilihnya di atas 200 juta penduduk. Artinya, demokrasi berjalan dengan baik karena bangsa kita memiliki etika dan adat istiadat yang sangat bagus,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemilu 2024 menjadi pemilu terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan nilai anggaran diperkirakan mencapai Rp110 triliun untuk pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada pertengahan November 2024.
“Ini merupakan tantangan yang luar biasa dari sebuah proses yang harus dikuti. Di Kaltim anggarannya kisaran Rp350 miliar sampai Rp500 miliar. Tidak masalah anggaran besar karena ini memang suasana demokrasi kebangsaan dalam pelaksanaan kegiatan politik bangsa dan sebuah perwujudan hak asasi politik, hak asasi demokrasi dan itu juga hak asasi manusia, nilai itu sangat pantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Iren Pol Imam Sugianto mengungkapkan, kerja sama Polda Kaltim dan KPU Kaltim tersebut sebagai langkah awal yang baik dan keyakinan beraama bahwa Pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, aman dan damai.
Sedangkan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo berpesan kepada masyarakat agar mengedepankan sikap toleransi dimana meskipun berbeda pilihan namun tetap bersaudara.
“Jangan sampai beda pilihan politik memecah belah persatuan dan kesatuan,” kata Mayjen Tri Budi Utomo.
Hadir dalam kegiatan itu, unsur Forkopimda Kaltim, Danrem 091/ASN Brigen TNI Dendi Suryadi, Kapolres se-Kaltim, Komisioner KPU Kaltim dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim M Syrajudin dan Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus.
