Balikpapan, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengungkapkan dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGi) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, prevalensi Kaltim naik 1,3 persen.
“Bagaimana ceritanya? Sudah saya amati, saya akan lakukan survei ulang ini menggunakan dana APBD. Daerah-daerah yang maju seperti di kota turun, tetapi kenapa di daerah yang jauh seperti Mahakam Ulu meningkat sampai lima poin,” kata Isran.
Hal tersebut dikatakan Isran saat membuka Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (10/3/2023).
Orang nomor satu Benua Etam itu mengapresiasi kegiatan rakerda tersebut sebagai upaya untuk menyukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kaltim.
Ia mengaku telah berdiskusi dengan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim dan Sekda Sri Wahyuni untuk melakukan survei ulang bekerja sama dengan BPS dan Universitas Mulawarman.
“Mudah-mudahan hasilnya lebih jelek, artinya turun,” harapnya.
Sebab, lanjut Isran, dari tujuh indikator pembangunan kesejahteraan rakyat, lima indikator sudah di atas rata-rata nasional, seperti income per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), gini rasio, tingkat kemiskinan dan angka harapan hidup.
“Untuk kemiskinan ekstrem dan stunting kok tambah naik, bukan tidak percaya tapi ini harus diperdalam,” ucapnya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu berharap, para bupati dan wali kota di Kaltim tidak menerima mentah-mentah data yang ada, baik terkait prevalensi stunting maupun kemiskinan ekstrem, melainkan harus dikoreksi dan ditindaklanjuti apakah benar atau tidak di lapangan.
“Dalam raker ini harus dibahas benar-benar program untuk percepatan penurunan stunting di Kaltim untuk kemudian ditindaklanjuti bersama, berkolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, swasta dan mitra pemerintah lainnya,” tegasnya.
Kepala BKKBN RI Dr (HC) Hasto Wardoyo menjelaskan, hasil SSGI dari Kementerian Kesehatan dimana-mana banyak yang tidak cocok dengan data e-PPGBM (elektronik-Pencatatan Pelapran Gizi Berbasis Masyarakat) milik BKKBN RI.
“Pak Gubernur sudah sangat tepat karena ingin mengadakan survei lagi di wilayah Kaltim. Kalau bisa jumlah sampel lebih banyak dan alat ukur Kemenkes dan metode surveinya disamakan dengan SSGI,” ujarnya.
“Jadi hasilnya ini akan sama dengan Kemenkes dan diakui perguruan tinggi, karena akan melibatkan perguruan tinggi dan BPS,” sambungnya.
Ia juga berpesan agar kepala daerah baik gubernur, maupun bupati/wali kota agar dalam melakukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya segera menggerakkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang di Kaltim jumlahnya sekitar 5.964 orang (1.988 TPK) tersebar di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
“Kami titip program penurunan stunting ini di 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan menggerakkan dan memberdayakan TPK di daerah masing-masing. Kan dananya sudah diturunkan ke masing-masing kabupaten/kota, jangan ditunda-tunda lagi. Segera lakukan pelatihan bagi TPK,” pesannya.
“Sebelum bulan Ramadan ini, hadirkan kepala daerah, bupati/wali kota dalam pelatihannya. Sehingga anggota TPK bisa termotivasi dan lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya karena mereka ini yang mendampingi keluarga di lapangan,” tambahnya lagi.
Rakerda yang mengusung tema “Peningkatan komitmen sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur” itu menghadirkan keynote speaker Kepala BKBBN RI Dr (HC) dr Hasto …
