Samarinda, infosatu.co – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan Wali Kota Samarinda Andi Harun beberapa hari lalu.
“Jadi setelah kami menyampaikan surat ke Kemendagri, kami menyerahkan kepada kementerian untuk menjadi juri atau hakim terkait permasalahan ini,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Samri Shaputra di Sekretariat DPRD Samarinda, Selasa (21/2/2023).
Samri berharap agar nantinya apa yang telah menjadi keputusan atau penilaian dari Kemendagri baik DPRD maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat saling menghormati dan menyakini hasil keputusan tersebut.
“Harapan kita terakhir itu ada kemudian penilaian bahwa semuanya benar, karena langkah yang diambil DPRD menurut kami itu benar. Begitu pula langkah yang diambil Pemkot Samarinda juga menurutnya benar. Karena kami punya pandangan dan aturan masing-masing,” jelasnya.
Jika dalam penilaian nanti, baik DPRD maupun Pemkot Samarinda ternyata ada kesalahan, maka diharapkan DPRD dan pemkot bersinergi untuk memperbaiki.
Ia menambahkan hal yang melatarbelakangi pihaknya ke Kemendagri agar informasi yang sampai ke kementerian bisa berimbang. Sehingga tidak hanya satu institusi menyampaikan informasi ke kementerian. Sebab jika dilakukan hanya satu pihak, Samri khawatir salah satu institusi yang dipersalahkan.
“Jadi kami dalam rangka menyeimbangkan saja. Kami sudah sepakat bahwa polemik ini jangan berkepanjangan. Ini kenapa supaya sama-sama memikirkan kemajuan Kota Samarinda,” tandasnya.
