Samarinda, Infosatu.co – Pelaku usaha mikro di Kutai Kartanegara (Kukar) didorong tidak hanya mampu bertahan menjalankan usaha, tetapi juga berkembang melalui pembinaan yang disesuaikan dengan persoalan masing-masing.
Pola tersebut diterapkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kukar melalui inovasi SIGAP UMKM (Sistem Inkubasi dan Penguatan Tata Kelola UMKM).
Program ini mengubah pola pembinaan yang sebelumnya identik dengan pelatihan menjadi proses yang lebih berkelanjutan. Pelaku usaha terlebih dahulu dipetakan berdasarkan kondisi dan tingkat kesiapan usahanya sebelum mendapat pendampingan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kukar Santi Effendi mengatakan, pendekatan tersebut diperlukan karena persoalan yang dihadapi setiap pelaku usaha tidak sama.
“Kami ingin mengetahui terlebih dahulu kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Dari hasil asesmen itu pendampingan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat berkaitan dengan legalitas usaha, pencatatan keuangan, kualitas produk dan kemasan, pemasaran digital, akses pembiayaan hingga peluang kemitraan.
Dengan pemetaan tersebut, pembinaan diharapkan tidak berhenti setelah pelatihan selesai. Setiap pelaku usaha memiliki rencana pengembangan yang kemudian dipantau melalui monitoring dan evaluasi.
Perkembangan UMKM juga diukur berdasarkan sejumlah indikator, seperti kelengkapan legalitas, tata kelola usaha, pencatatan keuangan, kualitas produk, pemasaran digital, kapasitas produksi, hingga akses terhadap pembiayaan dan kemitraan.
Santi menegaskan, keberhasilan pembinaan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya kegiatan yang digelar pemerintah.
“Kami ingin pembinaan UMKM menghasilkan perubahan yang dapat dilihat dan dibuktikan. Tidak harus langsung besar, tetapi ada kemajuan yang jelas dari kondisi awal menuju kondisi usaha yang lebih baik,” katanya.
SIGAP UMKM saat ini juga melalui tahap uji coba untuk memastikan model pembinaan tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan pelaku usaha. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dikembangkan lebih luas.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Muhammad Reza turut mendukung penerapan model tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembinaan usaha mikro.
“Melalui pendekatan ini, pembinaan UMKM diarahkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan pelaku usaha, tetapi juga memperbaiki fondasi bisnis agar lebih tertata, memiliki akses pasar dan pembiayaan yang lebih baik, serta mampu berkembang secara bertahap,” tandasnya.
