Samarinda, infosatu.co -Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, mengatakan perda terkait pengaturan alur Sungai Mahakam sudah saatnya dibuat. Perda tersebut akan jadi peluang untuk mendapatkan PAD daerah.
Hal ini disampaikan Nidya Listiyono, usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-2 Dalam Rangka Peringatan HUT Provinsi Kaltim Ke-66, Kamis (5/1/2023) di Gedung B DPRD Kaltim.
Menurutnya, Sungai Mahakam sangat banyak kapal tongkang batu bara yang melintas setiap hari. Maka dari itu perda tersebut bisa menjadi aturan dalam penguatan peningkatan kontribusi penerimaan daerah.
“Secepatnya kita rencanakan untuk merancang perda inisiatif alur Sungai Mahakam. Karena sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD Kaltim,” kata Nidya.
Kata Nidya, mengingat pilar Jembatan Mahakam yang kerap ditabrak oleh tongkang batu bara, maka pemerintah dapat mempertegas aturan dan sanksi dalam alur Sungai Mahakam yang secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD.
“Kita dapat mencontoh Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sudah memberlakukan Perda Pengelolaan Alur Sungai Barito, bahkan BUMD mereka terlibat langsung dalam pengelolaan jasanya,” kata Ketua Pakar JMSI Kaltim itu.
Selain itu, ia mendorong mendorong pemerintah untuk bisa memanfaatkan BUMD dalam pengelolaan alur sungai.
“Kita lihat Pemkot Samarinda, mereka bisa memanfaatkan perusda dan bekerja sama dengan Pelindo untuk melakukan bisnis alur sungai,” terangnya.
Kendati demikian, pastinya akan banyak hambatan dan rintangan dalam pengelolaan nantinya. Untuk itu, Nidya minta adanya sinergi dalam penyusunan perda tersebut.
“Bisa saja dibuatkan panitia khusus (pansus) ataupun diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim,” bebernya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu, mengatakan Komisi II sudah mengusulkan pada saat rapat paripurna DPRD Kaltim sebelumnya.
“Kami sudah usulkan, dan masuk dalam tahap pengkajian. Jadi tunggu kelanjutannya,”pungkasnya.
