Samarinda, infosatu.co – Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda berharap agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda lebih memperketat pengawasan dan perizinan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DLH, terkait dengan penyampaikan progres kinerja DLH Samarinda serta rencana kegiatan tahun 2023 mendatang, Kamis, (3/11/2022).
Terlebih maraknya pemetaan lahan yang dapat memicu tingkat kerusakan lingkungan. Selain itu, pemetaan lahan sering menjadi dalih untuk membuka tambang secara ilegal.
“Kami lebih konsen terhadap pengawasan DLH terhadap lingkungan, yaitu tentang tambang ilegal dan pematangan lahan,” ungkapnya.
Menurut Politikus PDI-P itu persoalan ilegal tambang batu bara dan pemetaan lahan merupakan bagian yang perlu di perhatikan DLH Kota Samarinda.
“Untuk pengawasannya perlu diantisipasi yang rawan bencana. Banyak hal-hal yang mengenai pengawasan itu terkendala, rawan banjir dan longsor,” jelasnya.
Kemudian untuk itu perlu juga melakukan pengkajian terhadap pengawasan bagian hulu dan hilirnya.
“Sementara di hulunya kita sudah bikin proyek begitu besar anggaran dan biayanya, kemudian ternyata kita masih punya kekurangan disisi hilir,”bebernya
Ia menegaskan bahwa DLH Samarinda harus memperhatikan perizinan karena di beberapa kejadian izinnya hanya pada pematangan lahan namun ada penggalian tambang secara ilegal.
“Izinnya pematangan lahan namun yang jadi penggalian batu bara. Padahal izin untuk penggalian itu berbeda dengan pematangan lahan,” pungkasnya.
