Samarinda, infosatu.co – Persoalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda terus mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Kali ini datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain.
Menurut Sani, keberadaan PKL ibarat dua sisi mata uang. Ia juga menilai keberadaan PKL memiliki sisi positif seperti menjadi alternatif lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran di Kota Samarinda.
“Untuk itu, PKL harus mendapatkan perhatian serius dengan penanganan yang baik. Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda menjadikan penanganan PKL sebagai salah satu prioritas utama yang dikerjakan,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya di Sekretariat Dewan DPRD Samarinda, Senin (26/9/2022).
Kata dia, untuk menertibkan PKL perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan. Sebab ia menilai pendekatan tersebut diimplementasikan di berbagai segi termasuk dalam menggunakan istilah. Sehingga Pemkot Samarinda harus cerdas memilih istilah penataan bukan penertiban.
“Karena dalam penataan PKL merupakan memberikan akses seluas mungkin bagi usaha kecil. Bukan sebaliknya mematikan atau menghancurkan modal atau alat usaha mereka seperti yang sedang viral di Samarinda saat ini,” jelasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan paradigma PKL sebagai beban diubah menjadi PKL adalah aset. Perubahan paradigma tersebut membuat penataan PKL adalah bukan dengan meniadakan keberadaan usaha kecil yang merupakan bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan tersebut.
Maraknya PKL yang menyerobot ruang publik seperti trotoar, jalur lambat dan taman kota bukan tanpa alasan. Akan tetapi, PKL tersebut memang tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai.
“Di sini tugas kita menata dan memberikannya solusi. Itu yang dilakukan Yogyakarta dengan selasar Malioboro, Citywalk Purwosari di Solo, atau Pasar Tradisional Modern di Jambi,” lanjutnya.
“Paradigma yang menyatakan bahwa kota modern harus bebas PKL adalah paradigma yang ketinggalan zaman,” ungkap Ketua Fraksi PKS itu.
Sani menambahkan, keberhasilan penataan pedagang di trotoar dilakukan di berbagai negara. Salah satunya, dia menyebut New York, Amerika Serikat (AS) sebagai pengelola pedagang di trotoar terbaik.
“Anda lihat di kota-kota besar, bahkan salah satu kota yang memiliki manual pengelolaan PKL terbaik itu New York untuk di trotoar,” pungkasnya
