Samarinda, Infosatu.co – Seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim) bersepakat membawa persoalan fiskal daerah ke pemerintah pusat.
Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Kaltim bersama 10 kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten/kota di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 3 Agustus 2026.
Salah satu tindak lanjut yang disepakati ialah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan rapat koordinasi tersebut secara khusus membahas kondisi keuangan daerah, terutama berkaitan dengan kapasitas fiskal yang menjadi perhatian bersama seluruh kepala daerah di Kaltim.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur dengan sekretaris daerah. Yang dibahas terutama berkaitan dengan keuangan daerah dan kondisi fiskal,” ujarnya usai rakor.
Menurut Rudy, seluruh kepala daerah memiliki pandangan yang sama bahwa komunikasi langsung dengan pemerintah pusat diperlukan agar kondisi fiskal Kaltim dapat disampaikan secara utuh.
Karena itu, seluruh kepala daerah sepakat untuk bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
“Intinya seluruh kepala daerah se-Kaltim meminta untuk bisa bersilaturahmi kepada Menteri Keuangan. Insyaallah kami akan segera melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan nanti akan bersama-sama ke sana,” katanya.
Rudy menilai langkah bersama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait berbagai persoalan fiskal yang tengah dihadapi Kaltim.
Meski demikian, Rudy belum merinci waktu pelaksanaan pertemuan tersebut. Ia menyebut jadwal masih akan dikoordinasikan bersama seluruh kepala daerah.
“Insyaallah secepatnya. Nanti kita akan tentukan waktunya bersama,” pungkasnya.
Keluhan sama dirasakan kabupaten dan kota akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Lebih menyulitkan lagi karena pemerintah pusat juga banyak belum menyelesaikan pembayaran dana kurang salur. Angkanya se-Kaltim mencapai triliunan rupiah. Anggaran besar itu dinilai sangat penting untuk menuntaskan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh para kepala daerah.
