Samarinda, Infosatu.co – Keselamatan transportasi menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemerintah menilai keselamatan tidak cukup dijalankan sebagai prosedur administratif, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam operasional transportasi.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang sebelum tuntas membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pesan tersebut menjadi penting setelah kembali terjadi musibah pelayaran yang menyebabkan lebih dari 200 orang terjebak di dalam kapal.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperkuat perhatian terhadap aspek keselamatan dalam seluruh moda transportasi.
“Keselamatan diutamakan karena kemarin baru terjadi musibah pelayaran yang mengakibatkan 200 lebih orang terjebak di dalam kapal dan ini menjadi satu pelajaran yang patut kita perhatikan secara sungguh-sungguh,” kata Seno dalam upacara Harhubnas 2026 di halaman belakang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Kamis, 17 September 2026.
Ia menegaskan, perhatian terhadap keselamatan tidak hanya berlaku pada transportasi laut. Perhubungan udara, darat, hingga moda transportasi lainnya juga menghadapi risiko yang harus diantisipasi.
Dalam amanat Menteri Perhubungan, Seno menyampaikan sektor transportasi kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi Gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.
Dalam kondisi tersebut, operasional transportasi harus tetap mengutamakan keselamatan. Penghentian layanan dapat dilakukan ketika kondisi dinilai tidak aman, tetapi alternatif layanan juga perlu disiapkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
“Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus hidup di lapangan,” demikian amanat Menteri Perhubungan yang dibacakan Seno.
Di Samarinda, pesan keselamatan tersebut juga menjadi perhatian KSOP Kelas I Samarinda, terutama dalam aktivitas transportasi di sepanjang Sungai Mahakam.
Kepala Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan KSOP Kelas I Samarinda Capt. Syahrun Asis menilai peringatan Harhubnas menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, stakeholder, dan masyarakat yang beraktivitas di sepanjang Sungai Mahakam.
Ia meminta seluruh pihak mematuhi regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dalam sektor transportasi laut.
“Dari Hari Perhubungan Nasional ini yang dapat kami sampaikan dari KSOP Kelas I Samarinda bahwa mari kita sama-sama bahu-membahu dan bekerja sama, baik itu stakeholder maupun masyarakat Kota Samarinda dan Kaltim, khususnya yang ada di sepanjang Sungai Mahakam, untuk sama-sama kita patuh dan taat terhadap regulasi aturan yang ada,” ujar Syahrun.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting untuk menekan potensi kecelakaan dan insiden di Sungai Mahakam.
Sebab, aturan yang diterbitkan pemerintah tidak akan efektif tanpa dukungan pihak yang menjalankan kegiatan transportasi di lapangan.
“Sehingga bisa mengurangi, bahkan kalau bisa zero insiden, tidak ada lagi insiden-insiden kejadian yang terjadi di Sungai Mahakam,” katanya.
Syahrun mengatakan pengawasan keselamatan juga membutuhkan kolaborasi lintas pihak. KSOP dan Kementerian Perhubungan dapat menerbitkan berbagai regulasi, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kepatuhan pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Tentunya ini kita perlu kolaborasi. Kami mengeluarkan banyak aturan, tetapi teman-teman yang pemangku kepentingan atau dunia usaha tidak SOP yang ada, maka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Selain upacara, rangkaian Harhubnas 2026 di Samarinda juga diisi sejumlah kegiatan sosial.
Di antaranya donor darah, sunatan massal, bakti sosial membersihkan selokan di sepanjang Jalan Yos Sudarso, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Peringatan Harhubnas tahun ini mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan yang Lebih Maju”.
Tema tersebut menempatkan konektivitas sebagai bagian penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, sekaligus menekankan bahwa peningkatan layanan transportasi harus berjalan bersama dengan penguatan keselamatan.
