Samarinda, Infosatu.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengarahkan seluruh satuan pendidikan mulai PAUD, TK, SD hingga SMP untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring mulai Kamis hingga Sabtu.
Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi asap yang mulai masuk ke wilayah Kota Samarinda dan dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan peserta didik.
Plt Kepala Disdikbud Samarinda Ibnu Araby mengatakan keputusan tersebut ditetapkan setelah pihaknya menerima laporan serta informasi kondisi asap dari sejumlah instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD).
Lanjutnya, desakan dari masyarakat maupun sekolah yang disampaikan melalui berbagai saluran juga menjadi pertimbangan.
“Beberapa hari ini asap sudah masuk ke kota. Kami menerima laporan dan infografis dari BNPB, DLH, maupun BPBD. Kemarin sore juga banyak desakan dari masyarakat dan sekolah,” kata Ibnu, Kamis 17 September 2026.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Disdikbud melakukan koordinasi pada Rabu sore. Rapat lintas instansi kemudian digelar sekitar pukul 19.00 Wita untuk menentukan langkah pendidikan di tengah kondisi udara yang terganggu.
Hasil koordinasi itu dituangkan dalam surat edaran yang ditandatangani Ibnu sekitar pukul 22.00 Wita dan langsung diedarkan pada malam yang sama.
Melalui kebijakan tersebut, sekolah diarahkan melaksanakan pembelajaran secara daring hingga Sabtu. Penerapan PJJ masih bersifat situasional dan akan melihat perkembangan kondisi udara dalam beberapa hari ke depan.
Ibnu menjelaskan kemungkinan perpanjangan PJJ akan dievaluasi pada Minggu. Jika kondisi asap masih mengganggu, kebijakan itu dapat kembali dipertimbangkan.
“Kita lihat kondisinya hari Minggu. Kalau memang sampai hari Minggu masih seperti ini, bisa saja, tapi kita lihat situasi,” terangnya.
Ia menegaskan, keputusan terkait keberlanjutan PJJ tidak ditetapkan Disdikbud secara sepihak. Koordinasi akan terus dilakukan bersama instansi terkait, terutama DLH dan BPBD, untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan.
“Koordinasi pendidikan tidak bisa ditetapkan sendirian. Makanya malam tadi kami rapat lintas instansi dan lintas OPD,” jelasnya.
Di sisi lain, penerapan PJJ turut menimbulkan persoalan terkait distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah. Disdikbud telah menyampaikan surat edaran tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui tembusan.
Namun, keputusan mengenai kelanjutan distribusi MBG bukan berada di pihak Disdikbud. Mekanisme distribusi selanjutnya perlu dikoordinasikan antara BGN dan masing-masing sekolah.
“Untuk MBG sudah kita surat, ditembuskan ke BGN. Silakan sekolah koordinasi dengan BGN karena distribusinya ke sekolah, bukan ke Disdik,” pungkasnya.
