Samarinda, Infosatu.co – Penyelesaian utang kepada pihak ketiga yang berasal dari kegiatan tahun 2023 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Kota Samarinda sepanjang semester pertama 2026.
Kepala Dinas Ketapang Samarinda Muhammad Darham mengungkapkan, instansinya harus memprioritaskan pembayaran kewajiban lama sebelum menjalankan berbagai program yang telah direncanakan pada tahun anggaran berjalan.
Menurut dia, total utang yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp2 miliar dan baru dapat dituntaskan pada awal Juni 2026.
“Alhamdulillah utang-utang tahun 2023 sudah selesai semua dibayarkan ke pihak ketiga. Jadi kita tidak ada beban lagi,” ujar Darham usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPRD Samarinda, Rabu 24 Juni 2026.
Ia menjelaskan kewajiban tersebut menyerap sebagian anggaran yang tersedia, sehingga berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan Ketapang pada awal tahun.
“Akibatnya beberapa program harus menunggu hingga proses pembayaran selesai dilakukan,” ungkapnya.
Kondisi itu juga berpengaruh terhadap tingkat serapan anggaran Dinas Ketapang yang hingga pertengahan tahun masih berada di bawah 40 persen.
Selain penyelesaian utang, rendahnya serapan anggaran turut dipengaruhi kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Situasi tersebut membuat ruang gerak OPD menjadi lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Darham mengakui, fokus penyelesaian kewajiban masa lalu menjadi langkah yang tidak bisa dihindari agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun keuangan di kemudian hari.
“Dengan tuntasnya pembayaran utang tersebut, Ketapang kini dapat memusatkan perhatian pada berbagai program yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan masyarakat,” jelasnya.
Beberapa program yang tetap menjadi prioritas antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan produksi komoditas pangan strategis, hingga pengembangan sektor pertanian melalui berbagai program pemberdayaan petani.
Namun demikian, tantangan lain masih dihadapi Ketapang menyusul berkurangnya alokasi anggaran yang tersedia tahun ini.
“Dari pagu normal sekitar Rp23 miliar, anggaran yang dapat dikelola hanya sekitar Rp6 miliar,” tuturnya.
Keterbatasan tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang dijalankan agar tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
Meski menghadapi tekanan anggaran, Darham memastikan pelayanan dan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD Samarinda terhadap berbagai usulan program yang diajukan instansinya.
Menurutnya, setelah terbebas dari kewajiban pembayaran utang, fokus Dinas Ketapang saat ini adalah memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat serta mampu mendukung ketahanan pangan Kota Samarinda secara berkelanjutan.
