Bontang, Infosatu.co – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Winardi mengusulkan agar pemerintah daerah dilibatkan sejak awal dalam proses pembentukan dan penetapan pangkalan LPG.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi di Kota Bontang.
Menurut Winardi, selama ini ruang pemerintah daerah dalam mengawasi pangkalan LPG masih terbatas karena mekanisme pembentukannya lebih banyak ditentukan oleh agen dan Pertamina.
Kondisi itu membuat pemerintah kesulitan melakukan pembinaan maupun evaluasi terhadap pangkalan yang beroperasi di lapangan.
Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan pangkalan akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengawasan distribusi elpiji bersubsidi kepada masyarakat.
“Sehingga dengan begitu ada dasar yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas distribusi di lapangan itu ada dan nyata,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Winardi, pemerintah daerah seharusnya memiliki ruang untuk memberikan pertimbangan sebelum sebuah pangkalan ditetapkan. Dengan demikian, sistem distribusi dapat berjalan lebih tertata dan akuntabel.
Selain mempermudah pengawasan, keterlibatan pemerintah daerah sejak awal juga dinilai akan membantu proses evaluasi apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi.
Ia mengatakan pengawasan yang kuat merupakan salah satu kunci untuk mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga elpiji 3 kilogram di tingkat masyarakat.
Karena itu, Winardi mendorong adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, agen, dan Pertamina dalam pengelolaan distribusi LPG ke depan.
“Perlu diketahui adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan pangkalan, kami berharap distribusi elpiji 3 kilogram dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Itu yang paling utama,” tutupnya. (Adv)
