Samarinda, Infosatu.co – Program Gratispol telah menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp288,5 miliar kepada 63.603 mahasiswa di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, hingga kini pemerintah belum memiliki indikator yang dapat memastikan apakah program tersebut benar-benar meningkatkan minat lulusan sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Rahmat Ramadhan mengakui hingga saat ini belum ada pengukuran yang secara khusus mengevaluasi dampak Gratispol terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi.
Menurutnya, pemerintah juga belum memiliki data mengenai perubahan pilihan lulusan, khususnya lulusan SMK yang semula memilih bekerja kemudian memutuskan melanjutkan kuliah setelah adanya program tersebut.
“Memang sampai hari ini kami belum mengukur secara detail. Untuk lulusan-lulusan SMK yang awalnya bekerja kemudian berubah menjadi kuliah sambil bekerja, kami belum ada hitungan pastinya. Tapi insyaallah itu menjadi catatan kami ke depan untuk melakukan pengukuran,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Rahmat mengatakan evaluasi Gratispol selama ini masih berfokus pada jumlah penerima manfaat dan besaran anggaran yang telah tersalurkan.
Sementara itu, pengukuran terhadap efektivitas program dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi masih akan disusun pada tahap berikutnya.
Hingga penyaluran tahap ketiga, Program Gratispol telah mengucurkan dana sebesar Rp288,5 miliar kepada 63.603 mahasiswa yang tersebar di 52 perguruan tinggi, terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta.
Nilai tersebut masih merupakan bagian dari total pagu anggaran program sebesar Rp1,377 triliun.
Ia menambahkan, penyusunan indikator evaluasi menjadi perhatian pemerintah agar keberhasilan Gratispol tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan akses masyarakat ke pendidikan tinggi.
“Itu memang menjadi catatan kami ke depan supaya bisa kami ukur,” katanya.
Selain itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi pelaksanaan Gratispol kepada sekolah-sekolah di kabupaten dan kota agar mekanisme program dapat dipahami dengan baik oleh satuan pendidikan.
“Kami berkeliling ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta untuk menjelaskan bagaimana membuat laporan dan bagaimana penggunaan program tersebut,” tandasnya.
