Samarinda, Infosatu.co – Dampak kebijakan efisiensi anggaran mulai dirasakan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggaran operasional Sekretariat DPRD Kaltim dinilai tidak lagi mencukupi untuk mendukung seluruh aktivitas kedewanan hingga akhir tahun, sehingga dewan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp25 miliar hingga Rp35 miliar.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan persoalan tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Salah satu pembahasannya ialah kebutuhan tambahan anggaran bagi Sekretariat DPRD yang terdampak kebijakan efisiensi.
“Setelah dihitung-hitung ternyata tidak mencukupi kegiatan dewan,” ujarnya, Selasa, 4 Agustus 2026.
Hasanuddin menjelaskan anggaran operasional Sekretariat DPRD yang sebelumnya berada di kisaran Rp400 miliar mengalami penyesuaian hingga tersisa sekitar Rp100 miliar.
Anggaran yang tersedia, kata dia, lebih dahulu digunakan untuk memenuhi belanja wajib seperti gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), pemeliharaan gedung, serta kebutuhan operasional dasar sekretariat.
Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk mendukung pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, menjadi semakin terbatas.
Menurut Hasanuddin, sejumlah kegiatan yang bersifat mandatori berpotensi terdampak apabila tidak ada tambahan anggaran, di antaranya reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper), sosialisasi wawasan kebangsaan (sosbang), hingga pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda).
Ia mengatakan Banggar DPRD telah meminta TAPD mencarikan solusi sebelum pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) difinalisasi.
Salah satu langkah yang akan ditempuh ialah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran tersebut kepada Gubernur Kaltim melalui Sekretaris Daerah.
“Kami minta ini dipikirkan dulu sebelum memfinalisasikan KUA-PPAS,” katanya.
Hasanuddin menambahkan pembahasan KUA-PPAS masih berlangsung sehingga masih tersedia waktu untuk mencari solusi atas kebutuhan anggaran operasional DPRD.
Saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan, ia menyebut DPRD Kaltim telah mengusulkan tambahan sekitar Rp25 miliar hingga Rp35 miliar kepada pemerintah daerah.
“Usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan berkisar Rp25 miliar sampai Rp35 miliar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian agar seluruh tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Hasanuddin.
