Bontang, Infosatu.co – Maraknya aksi balap liar di Kota Bontang kembali memunculkan dorongan agar pemerintah menyediakan wadah yang lebih aman bagi para pegiat otomotif. Di tengah belum terealisasinya pembangunan sirkuit permanen, DPRD Bontang menilai penindakan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terus berulang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Winardi mengatakan penertiban terhadap pelaku balap liar memang perlu dilakukan karena aktivitas tersebut membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.
Namun, menurutnya, pemerintah juga perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan menyediakan ruang yang dapat menyalurkan minat dan bakat anak muda di bidang balap motor secara lebih terarah.
“Kalau ada kegiatan balap atau latihan, harus dilakukan dengan standar keselamatan yang memadai. Jangan sampai anak-anak balapan tanpa perlengkapan yang layak karena risikonya sangat besar,” ujarnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Winardi menilai bakat dan hobi para pembalap muda seharusnya tidak dibiarkan berkembang di jalan umum. Sebaliknya, potensi tersebut perlu diarahkan ke kegiatan yang lebih terorganisasi dengan aturan dan standar keselamatan yang jelas.
Karena itu, ia mendorong adanya komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan komunitas otomotif untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan latihan maupun kompetisi secara aman.
“Kalau memang ada kebutuhan tempat latihan atau kegiatan balap yang teratur, bisa dibicarakan bersama. DPRD siap memfasilitasi pertemuan dengan OPD terkait dan kepolisian untuk mencari solusi yang terbaik,” katanya.
Menurut Winardi, apabila nantinya disiapkan lokasi khusus untuk latihan balap, penentuan tempat harus melibatkan Satlantas Polres Bontang. Lokasi tersebut harus memenuhi aspek keselamatan, jauh dari permukiman, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Dorongan tersebut muncul di tengah belum terealisasinya rencana pembangunan sirkuit permanen yang sebelumnya menjadi salah satu program pasangan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris.
Neni mengakui pembangunan fasilitas tersebut belum dapat dilaksanakan pada 2026 karena keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah masih memprioritaskan pembiayaan untuk program-program lain yang dianggap lebih mendesak.
“Masih belum bisa dibangun tahun ini untuk sirkuit permanennya,” kata Neni.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan sirkuit di kawasan eks Bandara Bontang Lestari hingga kini belum memasuki tahap persiapan maupun penganggaran.
“Belum ada proses yang dilakukan. Anggarannya juga belum tersedia,” lanjutnya.
Wacana pembangunan sirkuit kembali menjadi sorotan setelah Satlantas Polres Bontang mengamankan 69 sepeda motor yang terlibat balap liar di kawasan Bontang Lestari pada akhir Mei lalu. Dari hasil pemeriksaan, kegiatan tersebut diketahui merupakan ajang balapan tanpa izin yang diikuti puluhan peserta.
Meski mendukung pembinaan bagi pegiat otomotif, Winardi menegaskan kawasan publik seperti area Kantor Wali Kota maupun jalan umum bukan tempat yang diperuntukkan bagi aktivitas balap.
“Pada prinsipnya bukan melarang anak-anak menyalurkan hobinya. Yang terpenting adalah keselamatan. Jika ada tempat yang sesuai, aturan yang jelas, dan standar keamanan yang dipenuhi, tentu itu jauh lebih baik dibanding balap liar di jalan umum,” pungkasnya. (Adv)
