Bontang, infosatu.co – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang berharap pemerintah daerah dapat menyetarakan besaran insentif bagi guru swasta dengan pegiat agama sebagai bentuk keberpihakan terhadap dunia pendidikan nonnegeri.
Anggota PGRI Kota Bontang Kumala, sekaligus guru sekolah swasta di Bontang mengatakan, perhatian Pemerintah Kota Bontang terhadap kesejahteraan guru swasta sejauh ini sudah cukup baik dibanding banyak daerah lain.
Bahkan, menurutnya, Bontang menjadi salah satu daerah dengan pemberian insentif guru swasta terbesar di Kalimantan Timur.
Namun demikian, PGRI menilai masih terdapat ketimpangan nominal insentif antara guru swasta dan pegiat agama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Saat ini guru swasta menerima insentif Rp1,5 juta dari pemerintah kota dan Rp500 ribu dari provinsi. Sementara pegiat agama menerima Rp2 juta dari kota dan Rp500 ribu dari provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, guru swasta memiliki peran penting dalam menopang sistem pendidikan di Kota Bontang sehingga kesejahteraan mereka juga perlu diperhatikan secara proporsional.
Ia menuturkan keberlangsungan sekolah swasta sangat bergantung pada dukungan pemerintah, termasuk dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik di dalamnya.
“Kalau sekolah swasta ingin tetap hidup, maka guru-gurunya juga harus diperhatikan. Jangan sampai keberpihakan itu berhenti hanya pada kebijakan administratif,” katanya.
Selain persoalan kesejahteraan, PGRI juga menyoroti tantangan peningkatan mutu guru di tengah program digitalisasi pendidikan yang terus didorong pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, PGRI menyinggung program Kementerian Pendidikan terkait target satu juta guru menguasai sistem pembelajaran digital.
Bontang disebut menjadi salah satu daerah yang didorong untuk menyelesaikan program digitalisasi guru secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam, memastikan DPRD tetap berkomitmen mempertahankan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen meski daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran daerah.
“Kita di DPRD selalu berupaya mempertahankan mandatory spending pendidikan. Bahkan sering kali anggarannya lebih dari 20 persen,” ujarnya.
Rustam mengatakan DPRD juga memahami pentingnya menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar tetap mampu bersaing dan tidak kehilangan peserta didik akibat dominasi sekolah negeri.
Karena itu, DPRD menilai keberpihakan terhadap sekolah swasta dan guru swasta perlu terus dijaga melalui kebijakan pendidikan yang seimbang.
“Pemangkasan anggaran memang cukup berdampak, tapi komitmen terhadap pendidikan tetap harus dipertahankan,” pungkasnya. (Adv)
