Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memastikan seluruh jajarannya tetap berkantor seperti biasa, meski ada aksi demonstrasi yang direncanakan Selasa, 21 April 2026.
Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan normal di tengah rencana pergerakan massa tersebut.
Rudy menjelaskan aktivitas pemerintahan tidak akan terganggu oleh agenda penyampaian pendapat di muka umum.
Ia menegaskan telah melakukan koordinasi internal, termasuk menggelar rapat dan briefing rutin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setibanya dari Jakarta.
“Yang jelas kami semua Forkopimda tetap berkantor,” ujar Rudy Mas’ud saat ditemui usai melaksanakan briefing di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, 20 April 2026.
Ia menambahkan fokus kerja pemerintah saat ini tetap tertuju pada percepatan realisasi belanja daerah serta pelaksanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, menjaga standar pelayanan minimum menjadi hal penting agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi meskipun terdapat dinamika di lapangan.
Terkait kehadiran pejabat di hari aksi, Rudy menjamin seluruh unsur pimpinan akan tetap berada di tempat tugas.
Pemerintah provinsi juga menyatakan terbuka untuk menerima perwakilan massa guna menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Namun, mengenai kemungkinan dirinya akan menemui langsung para demonstran secara tatap muka, Rudy menyebut hal tersebut bergantung pada perkembangan situasi keamanan di lapangan.
“Tergantung, kita lihat dulu ya situasinya,” katanya.
Aksi besok tersebut diperkirakan melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Berdasarkan data, sebanyak 4.075 orang tercatat akan mengikuti aksi, dengan potensi jumlah massa bertambah menjelang hari pelaksanaan.
Massa direncanakan berkumpul di dua titik utama di Kota Samarinda, yakni di depan Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, antara lain meminta evaluasi terhadap kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Juga menyoroti dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme, serta mendesak DPRD Kaltim menggunakan hak angket untuk menelusuri berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Untuk mengantisipasi jalannya aksi, aparat gabungan menyiagakan ribuan personel pengamanan.
Kapolda Kaltim, Endar Priantoro, mengatakan sebanyak 2.263 personel dikerahkan untuk mengamankan kegiatan tersebut.
Kesiapan pengamanan tersebut dimatangkan melalui apel gelar pasukan pelayanan aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan GOR Segiri Samarinda pada Senin, 20 April 2026.
“Hari ini kita melakukan apel kesiapan gelar pasukan dalam rangka pengamanan unjuk rasa. Ini adalah apel gabungan seluruh pihak yang terlibat,” ujar Endar kepada wartawan usai kegiatan.
Dari total 2.263 personel tersebut, sebanyak 1.599 personel berasal dari kepolisian, 70 personel dari TNI, serta 595 personel dari dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah.
Pengamanan akan difokuskan pada dua titik utama, yakni kantor DPRD Kaltim dan kantor gubernur, serta sejumlah objek vital lainnya di sekitar kawasan pemerintahan.
“Tempat lain yang menjadi objek vital juga tetap kita lakukan pengamanan,” jelasnya.
Terkait pemasangan pagar berkawat di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Endar menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.
“Pagar berkawat itu untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal negatif. Jangan dijadikan hal yang diperbesar,” katanya.
Ia menegaskan penambahan jumlah personel dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan potensi jumlah massa aksi yang akan turun ke jalan.
“Kita tambahkan personel sesuai situasi. Tidak berlebihan, tapi seimbang dengan jumlah massa,” ujarnya.
Kapolda juga menekankan pendekatan pengamanan yang digunakan mengedepankan prinsip humanis serta langkah preemtif dan preventif agar aksi dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
“Paradigma kita bukan konfrontatif, tapi humanis. Kita ingin aksi berjalan dengan baik, aman, dan tertib,” tegasnya.
Terkait penggunaan gas air mata, Endar menyebut langkah tersebut bersifat situasional dan hanya akan digunakan apabila kondisi di lapangan memerlukan sesuai tahapan penanganan massa.
“Gas air mata itu ada tahapannya. Kalau diperlukan digunakan, kalau tidak ya tidak,” katanya.
Dukungan pengamanan juga datang dari jajaran TNI. Pangdam VI/Mulawarman, Krido Pramono, memastikan pihaknya siap membantu kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan selama aksi berlangsung.
“Kita siap membantu sesuai aturan yang berlaku. Seluruh unsur, mulai dari Korem, Kodim hingga batalyon, sudah disiapkan,” tandasnya.
