Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Iswandi, memberikan tanggapan terkait sorotan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025.
LKPj tersebut disorot mengenai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam medongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Varia Niaga. Sebagai perusahaan daerah yang memegang mandat pengelolaan aset strategis seperti Teras Samarinda hingga sektor pergudangan, kinerjanya dinilai belum mencapai target maksimal.
Iswandi menganalisis bahwa hambatan utama Varia Niaga, terletak pada lini bisnis yang terlalu luas sehingga kurang fokus pada profitabilitas inti.
“Kami sedang menelaah secara mendalam. Masalahnya, Varia Niaga ini mengurusi terlalu banyak hal sekaligus. Insyaallah pekan depan akan kami panggil kembali untuk evaluasi,” ujar Iswandi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu, 22 April 2026 di Kantor DPRD Kota Samarinda.
Rencana pemanggilan tersebut bertujuan untuk membedah ulang peta sektor usaha perusahaan.
Komisi II ingin menetapkan target capaian yang lebih realistis serta mengevaluasi model kemitraan dengan pihak ketiga yang selama ini mendominasi operasional perusahaan.
“Kami ingin memastikan detail sektor yang dikelola dan target yang ingin didapatkan berapa,” katanya.
“Selama ini kami melihat mereka cenderung banyak menyerahkan operasional kepada pihak ketiga. Pola kerja sama seperti ini yang harus diperjelas transparansi dan bagi hasilnya,” tegasnya.
Selain Varia Niaga, Iswandi juga memberikan penjelasan terkait kondisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Samarinda. Ia meluruskan opini publik mengenai absennya setoran dividen BPR ke kas daerah selama tiga tahun terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kegagalan operasional saat ini, melainkan dampak dari “warisan” kredit bermasalah dari manajemen sebelumnya.
“BPR sedang berfokus pada penyelesaian sengketa kredit macet peninggalan direksi lama. Itulah alasan teknis mengapa dividen belum bisa disetorkan ke kas daerah dalam tiga tahun ini,” ungkap Iswandi.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah transformatif yang dilakukan oleh jajaran direksi saat ini di bawah kepemimpinan Toni selaku Direktur Utama.
Iswandi menilai perbaikan manajerial telah menunjukkan hasil yang signifikan.
“Laporan terakhir menunjukkan progres yang sangat positif, persoalan kredit mulai clear. Secara manajerial sudah sangat sehat, mereka melakukan kebijakan hapus buku tanpa mengurangi potensi hasil yang didapat,” katanya.
“Kami optimis, mulai tahun depan BPR sudah kembali sehat dan mampu berkontribusi pada PAD,” pungkasnya.
