Samarinda, infosatu.co – Polemik pengalihan tanggungan peserta Badan Penyelenggara Jaimanan Sosial (BPJS) Kesehatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menuai perhatian.
DPRD Samarinda menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut nasib puluhan ribu warga kurang mampu.
Diketahui, sekitar 49 ribu warga miskin di Samarinda disebut berpotensi kehilangan jaminan layanan kesehatan, apabila redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberlakukan tanpa skema pembiayaan yang jelas.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menegaskan, fokus pemerintah seharusnya bukan saling berdebat, melainkan mencari jalan keluar agar masyarakat tetap mendapat perlindungan kesehatan.
“Kalau hanya fokus pada debat kusir, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Menurut Anhar, hubungan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda seharusnya berjalan seiring dalam menangani persoalan kesejahteraan masyarakat. Sebab, Samarinda merupakan bagian penting dari Benua Etam.
“Harusnya Pemkot dan Pemprov satu suara bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Kaltim, karena Samarinda juga bagian dari Kaltim,” katanya.
Ia menilai, penurunan angka kemiskinan harus menjadi target utama. Jika jumlah warga miskin berkurang, maka beban subsidi iuran kesehatan yang ditanggung pemerintah juga akan semakin ringan.
Polemik ini bermula dari surat Pemprov Kaltim terkait penataan kepesertaan JKN dan pengalihan segmen PBPU serta bukan pekerja kepada empat kabupaten/kota, termasuk Samarinda.
Pemkot Samarinda kemudian menyampaikan penolakan resmi, karena kebijakan itu dianggap dilakukan tanpa koordinasi dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah tahun anggaran berjalan.
“Kami di DPRD meminta kedua pihak segera duduk bersama, agar masyarakat tidak menjadi korban dari sengketa kebijakan antar pemerintah,” pungkasnya.
