Samarinda, infosatu.co —Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama DPRD Kaltim resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan bersama antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud – Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, serta unsur pimpinan DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-47, Minggu, 30 November 2025.
Penetapan RAPBD ini dilakukan setelah pemerintah pusat memangkas pendapatan transfer ke daerah hingga 66,39 persen, atau setara Rp6,19 triliun.
Koreksi besar tersebut membuat postur APBD Kaltim turun dari proyeksi awal Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Meski penuh tekanan fiskal, baik Pemprov maupun DPRD sepakat bahwa tiga layanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas mutlak dalam belanja daerah.
Gubernur Rudy Mas’ud mengapresiasi kerja intensif Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berhasil menyelesaikan pembahasan tepat waktu.
“RAPBD 2026 disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. Kesepakatan ini mencerminkan optimisme terhadap potensi fiskal daerah,” ujar Rudy.
Ia menegaskan bahwa meski transfer pusat merosot tajam, tingkat kemandirian fiskal Kaltim semakin kuat.
Ini terlihat dari besaran PAD yang mencapai Rp10,75 triliun, jauh melampaui pendapatan transfer yang hanya Rp3,13 triliun.
“Kemandirian fiskal kita kokoh. PAD menjadi tulang punggung utama pembangunan daerah,” tegasnya.
Secara rinci, struktur pendapatan daerah 2026 adalah Rp14,25 triliun, dengan rincian:
Pendapatan asli daerah (PAD): Rp10,75 triliun, pendapatan transfer: Rp3,13 triliun, lain-lain pendapatan sah: Rp362,03 miliar.
Ditambah penerimaan pembiayaan Rp900 miliar, sehingga total struktur mencapai Rp15,15 triliun.
Sementara pada sisi belanja, dialokasikan untuk belanja operasi: Rp8,16 triliun, belanja transfer ke kabupaten/kota: Rp5,89 triliun, belanja modal: Rp1,06 triliun serta belanja tidak terduga: Rp33,93 miliar.
Terkait prioritas belanja, akan diarahkan pada bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, program unggulan Gratispol dan Jospol, ketahanan pangan, percepatan transformasi digital pemerintahan serta infrastruktur dasar dan layanan publik lainnya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, sebelumnya menegaskan bahwa meski fiskal daerah tertekan, pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan.
“Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi tiga sektor pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya strategi “potong pilih” dalam menata ulang anggaran kegiatan non-prioritas harus ditunda demi mengamankan program penting bagi masyarakat.
Dengan disahkannya RAPBD 2026, dokumen anggaran segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai APBD definitif.
“Setelah disepakati bersama, RAPBD 2026 akan kami bawa ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan,” pungkas Rudy.
APBD Kaltim 2026 menjadi komitmen bersama pemerintah dan DPRD untuk menjaga keberlanjutan layanan publik di tengah tekanan fiskal nasional.
Ini sekaligus mendorong efisiensi dan inovasi tata kelola daerah demi masyarakat Bumi Etam.
