Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,6 triliun tahun ini.
Kepastian itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji usai pertemuan antara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud bersama 17 gubernur lainnya dengan Menteri Keuangan RI beberapa waktu lalu.
Menurut Seno, angka tersebut sudah menjadi ketetapan resmi. Namun, kabar baik turut datang dari Kementerian Keuangan yang menjanjikan adanya tambahan DBH pada kuartal pertama tahun 2026.
“Pak Menteri Keuangan menyampaikan, akan ada penambahan DBH sekitar Februari atau Maret tahun depan. Jadi kemungkinan akan ada peningkatan lagi di awal 2026,” ungkapnya pada Senin, 13 Oktober 2025.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tak ingin hanya menunggu realisasi janji tersebut.
Seno menegaskan, pihaknya juga tengah berupaya menagih tunggakan DBH dari pemerintah pusat yang belum dibayarkan sejak 2023 dengan total mencapai Rp1,1 triliun.
“Kita sudah tagih dan insyaallah pada bulan November ini akan ada pencairan lagi,” katanya.
Kendati demikian, Seno mengakui bahwa besaran DBH yang diterima belum mampu menutup kesenjangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sekitar Rp3 triliun.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltim akan terus mendorong inovasi peningkatan pendapatan daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Kita tidak boleh berpangku tangan pada DBH. PAD harus terus kita tingkatkan,” tegasnya.
Dampak pemotongan DBH juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim melalui berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Untuk itu, Seno mengimbau seluruh kepala daerah agar turut memperkuat basis PAD masing-masing dan membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah provinsi.
“Nanti kita akan duduk bersama membahas kegiatan mana yang bisa disinergikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.
