Samarinda, infosatu.co – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T).
Seno Aji mengakui bahwa persoalan distribusi guru yang timpang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi sektor pendidikan di Kaltim, terlebih di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
Di hadapan awak media usai menghadiri agenda di Kantor DPRD Kaltim, Senin, 24 Juni 2025, Seno menyampaikan bahwa saat ini masih banyak guru di Kalimantan Timur yang berstatus honorer dan belum masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kondisi ini, menurutnya, turut memengaruhi stabilitas dan kualitas layanan pendidikan di berbagai pelosok daerah.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada MenPAN-RB agar dibuka gelombang berikutnya untuk penerimaan P3K. Ini kesempatan yang baik bagi para guru yang masih memiliki status honorer,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi, sambung Seno, saat ini masih menggaji para tenaga pendidik honorer melalui dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Skema ini diberlakukan terutama bagi guru-guru yang ditempatkan di wilayah-wilayah dengan kategori 3T, sebagai bagian dari upaya untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan daerah perkotaan yang lebih mapan.
Namun demikian, ia menyadari bahwa langkah tersebut masih belum memadai untuk menjawab seluruh tantangan yang dihadapi.
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi saat ini tengah merumuskan kebijakan tambahan berupa insentif khusus bagi para guru yang bersedia mengabdi di daerah-daerah terpencil.
Ia menegaskan bahwa bentuk insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan, yang kemungkinan akan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau jenis tunjangan lain yang secara khusus diperuntukkan bagi tenaga pendidik yang ditugaskan di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.
Lebih jauh, Seno menggarisbawahi pentingnya intervensi di sejumlah wilayah yang saat ini tercatat mengalami kekurangan guru secara signifikan.
Ia menyebut beberapa kabupaten seperti Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat sebagai lokasi yang akan diprioritaskan dalam penempatan tenaga pengajar.
Menurut Seno, minat guru untuk mengajar di daerah-daerah tersebut tergolong rendah.
Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi infrastruktur, akses transportasi yang terbatas, serta minimnya fasilitas penunjang yang tersedia bagi guru dan keluarganya.
“Memang banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota, dan ini menjadi perhatian kami. Kami sedang mencari solusi, termasuk kemungkinan memberikan insentif khusus bagi guru yang ditempatkan di wilayah 3T,” ungkapnya.
Tak hanya menyangkut kebijakan dan insentif, Seno juga menitipkan pesan moral kepada para pendidik yang telah maupun akan ditempatkan di wilayah 3T.
Ia berharap para guru tersebut mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan semangat, serta menjadikan pengabdian mereka sebagai bagian dari misi perubahan sosial di tengah keterbatasan.
Ia mengakui bahwa para guru di daerah-daerah terisolasi menghadapi kenyataan yang sangat berat.
Berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi cuaca yang ekstrem, serta medan yang sulit dijangkau, menjadi realitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh para tenaga pendidik di wilayah-wilayah paling ujung pembangunan.
Oleh karena itu, lanjut Seno, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus memberikan dukungan serta memenuhi kebutuhan para guru di kawasan T3, dengan harapan mereka tetap termotivasi dan merasa dihargai atas pengabdian yang telah mereka berikan. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
