Samarinda, infosatu.co – Program Sekolah Garuda mendapatkan dukungan luas termasuk dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif tersebut.
Namun Agusriansyah menegaskan pentingnya payung regulasi yang jelas agar ekosistem pendidikan ini dapat berjalan secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Agusriansyah usai mengikuti kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda, Rabu, 18 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Garuda bukan program elit semata, melainkan fondasi untuk membangun peta ekosistem pendidikan global.
“Program ini harus berjalan dengan keadilan, berdasarkan Pancasila, tapi tetap mampu bersaing secara global. Supaya generasi ke depan bisa terakomodasi, tak hanya di tingkat lokal, tapi juga sampai kampus internasional,” ujarnya.
Meski begitu, Agusriansyah menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak boleh hanya dilihat secara politis.
Dia mendorong agar indikator keberhasilan diperkuat melalui alat ukur konkret untuk menilai keberhasilan pembentukan ekosistem pendidikan unggul.
“Tanpa kehilangan unsur keberlanjutan, keadilan, dan nilai Pancasila,” tegasnya.
Anggota DPRD tersebut juga menyampaikan usul agar pemerintah segera merancang regulasi rinci.
Seperti undang-undang atau peraturan daerah, guna memastikan semua pemangku kepentingan pemerintah, sekolah, orang tua, hingga dunia usaha memiliki peran nyata.
“Paling utama, UU itu bisa diterjemahkan ke dalam perda, supaya semua pemangku kepentingan bisa berperan, tak hanya pemerintah, tapi juga perusahaan hingga orang tua siswa,” tambahnya.
Menanggapi usul tersebut, Stella menjelaskan bahwa program ini telah diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk SMA Unggul Garuda.
“Perpres juga sedang disiapkan. Semua ini berbasis riset satu tahun penuh,” terangnya.
Stella juga menegaskan bahwa Sekolah Garuda hadir tidak hanya di kota besar, namun sebagian besar dibangun di wilayah pelosok, terutama di wilayah Timur Indonesia.
Sekolah transformasi pun sedang dipersiapkan, yakni pengembangan dari sekolah yang sudah berkinerja baik.
“Sekali lagi ini bukan untuk kepentingan politik,” tegasnya.
